Skip to main content

Cegah Stunting, Bank Jatim Salurkan 120 Ribu Telur kepada Pemkab Lumajang

LUMAJANG|Mediabidik.Com - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, 

Bantuan yang diberikan berupa pengadaan 120.000 butir telur untuk mencegah dan mendukung percepatan penurunan stunting bagi bayi berusia 0-2 tahun (baduta) atau bayi berusia 2-5 tahun (balita) di Kabupaten Lumajang. 

Penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin kepada Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni, di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, pada Senin (14/5/2024). 

Zulhelfi menjelaskan, masalah gizi pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Stunting bukan semata persoalan tinggi badan saja, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu. Seperti ketertinggalan dalam kemampuan kognitif dan motorik hingga gangguan metabolik ketika dewasa. Oleh karena itu, Bank Jatim turut mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Nah, dengan adanya bantuan CSR ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Lumajang dalam rangka perbaikan gizi. Sebab, telur memiliki kandungan protein yang tinggi bagi balita untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan. Semoga ikhtiar kita bersama ini bisa berdampak positif bagi perkembangan anak-anak di Jawa Timur," paparnya.

Menurut Zulhelfi, pengadaan 120.000 telur juga merupakan upaya nyata Bank Jatim untuk mendukung penurunan angka stunting Jawa Timur sekaligus untuk mendorong generasi muda Indonesia yang berkualitas. "Lewat pengadaan telur ini, Bank Jatim tak hanya membantu mendorong program pemerintah dalam mencegah stunting saja, tapi juga ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan hebat untuk masa depan yang lebih baik lewat perbaikan gizi ini," tegas Zulhelfi.

Selain penyerahan CSR, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Lumajang. Zulhelfi menuturkan, KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati. Selanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

Pihaknya berharap dengan adanya launching KKPD ini dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain, dapat mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan satuan kerja, meningkatkan keamanan, mengurangi potensi fraud, dan meminimalisir penggunaan uang tunai. "Semoga Bank Jatim cabang Lumajang dapat terus bersinergi berjalan beriringan dengan program yang dijalankan Pemkab Lumajang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah," jelas Zulhelfi.

Sementara itu, Indah Wahyuni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Jatim atas sinergitas yang telah terjalin selama ini dalam mendukung program-program pemerintah. "Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan dapat membawa berkah bagi semua," tutupnya. (rinto)

Caption: Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin menyerahkan CSR secara simbolis kepada Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni