Skip to main content

DPRD Surabaya Berharap Perubahan Status BUMD PDAM Harus Disertai Kualitas

SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna bersama Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Wali Kota Surabaya karena berhalangan hadir, Senin (06/05/2024) siang.

Dalam rapat paripurna tersebut, salah satunya adalah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Mochamad Machmud, S.Sos, M.Si., Anggota Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, jika perubahan status BUMD dari Perusahaan Daerah ke Perseroan atau lainnya, maka harus disertai juga dengan kualitas.

"Perubahan status Perusahaan Daerah ke Perseroan atau menjadi ke yang lain itu harus disertai juga dengan peningkatan kualitas," katanya usai rapat paripurna, Senin (06/05/2024) sore.

Menurut Abah Machmud panggilan akrabnya mengatakan, salah satu peningkatan kualitas diantaranya adalah tidak ada keluhan konsumen, jumlah volume air cukup tinggi, dan kualitas air tidak boleh keruh.

"Nah ini seharusnya tidak ada lagi air keruh. Berikutnya juga jangan sampai ada air yang tidak mengalir," ujarnya.

Legislator Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini mengingatkan lagi, kalau sampai perubahan status Perusahaan Daerah ke Perseroan atau ke Perumda, atau pun menjadi ke yang lain tidak membawa efek apapun ke masyarakat, maka itu sama saja percuma tidak ada apa-apanya.

"Kalau pun pemerataan aliran air PDAM untuk semua warga Surabaya saya rasa sudah cukup bagus. Namun tinggal kualitas air masih ada di beberapa titik yang keruh, dan itu pernah diakui oleh pihak PDAM sendiri. Banyak lumpur, banyak cacing dan lainnya," ungkapnya.

Sedangkan terkait air layak minum dari PDAM, Abah Machmud pun meragukan dikarenakan pihak PDAM masih belum bisa menjaga kualitas.

"Kemarin sudah kami bahas sewaktu LKPJ Wali Kota, bahwa air PDAM yang bisa dikonsumsi layak minum itu ternyata masih belum mampu dikarenakan kualitasnya," ujarnya.

Abah Machmud pun berharap, jika PDAM Surya Sembada Surabaya sebagai salah satu BUMD di Kota Surabaya benar-benar akan melakukan perubahan status maka harus juga disertai dengan peningkatan kualitas.

"Sekali lagi saya ingatkan, harus juga disertai dengan peningkatan kualitas, karena ini juga harus membawa efek ke masyarakat," pungkasnya.(red) 

Teks foto : Mochamad Machmud, S.Sos, M.Si., Anggota Komisi A DPRD SurabayaSurabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni