Skip to main content

Tekan Kasus DBD, Komisi B Minta Puskesmas Koordinasi Bersama Bumantik dan KSH

SURABAYAIMediabidik.Com– Rapat Koordinasi digelar oleh Komisi D DPRD Surabaya dan Dinas Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit di Kota Surabaya.

Dr. Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, bahwa pihaknya memanggil dinas kesehatan di dalam rapat.

"Terkait ada beberapa laporan peningkatan kasus demam berdarah, flu Singapura, ISPA dan penyakit gondongan,"kata Akmarawita Kadir ketika ditemui seusai rapat, Kamis (02/05/2024) sore.

Khusus kasus demam berdarah seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan dalam rapat, kata ia, ada peningkatan 29 persen di akhir periode bulan April.

"Tapi untuk angka kematian 0 persen dan belum dikatakan KLB (Kejadian Luar  Biasa),"terang Akmarawita Kadir.

"Dan sedangkan kalau kasus DBD sesuai kriteria itu peningkatannya 2 kalinya," imbuhnya.

Jika dibanding dengan dengan kota-kota lain seperti Jember dan Probolinggo, pihaknya menyebut sudah kejadian luar biasa (KLB).

"Karena peningkatannya cukup tinggi," ujar Akmarawita Kadir.

Surabaya secara umum menurutnya, pihaknya melihat memang ada peningkatan, tetapi untuk pencegahan penyakit DBD dinilai cukup baik.

Bahkan program pencegahan tersebut, lanjut ia, sudah turun sampai ke Puskesmas, masyarakat, Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bumantik.

"Tapi kita tetap mengingatkan untuk prosedurnya sampai ke bawah,"tutur Akmarawita Kadir.

Menurut legislator Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini mengatakan, supaya masyarakat, KSH dan bumantik untuk tetap menjaga daerahnya masing-masing untuk menekan jumlah kasus DBD.

"Dan jangan sampai menimbulkan kejadian kematian,"tambah Akmarawita Kadir.

Oleh karena itu, untuk program fogging dan 3M plus ini, menurutnya harus tetap terus dilakukan dan dijaga dengan baik.

"Karena disini ada 10 kecamatan dan kelurahan paling terbanyak (Kasus DBD)," ungkap Akmarawita Kadir.

Hal itu menurutnya, harus menjadi perhatian pemerintah kota supaya jangan sampai di 10 wilayah tersebut meningkat lagi.

"Kita akan meminta puskesmas untuk terus berkoordinasi dengan Bumantik maupun KSH," terang Akmarawita Kadir.

Pihaknya juga menyebut, dari 10 data wilayah terbanyak tersebut diantaranya Tandes, Sawahan, Benowo, Rungkut, Pakal Sambikerep, Tambaksari, Wonokromo, Tenggilis dan Kenjeran.

"Itu akan menjadi fokus kita bersama dan tidak menyampingkan daerah-daerah lain untuk tetap pertahankan kebersihan dan 3M plusnya," jelas Akmarawita Kadir.

Sementara itu, Nanik Sukristina Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa kasus DBD di Surabaya bisa dikendalikan tidak sampai melonjak seperti di wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur.

"Jadi sampai akhir April kemarin kasus (DBD) ada peningkatan di bandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama,"kata Nanik Sukristina.

Tetapi menurutnya, angka kenaikan hanya 26 persen yang masih dirasa aman.

"Insya Allah aman jangan sampai terjadi KLB di kota Surabaya,"ucap Nanik Sukristina.

Meski demikian menurutnya, pihaknya tetap waspada dan menggerakkan masyarakat dan KSH untuk selalu melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan.

"Juga melalukan PSM (Pemberantasan Sarang Nyamuk) secara mandiri di wilayahnya masing-masing," pungkas Nanik Sukristina, S.KM, M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni