Skip to main content

Ini Tanggapan Pemkot Surabaya Terkait Raperda Perubahan PDAM Surya Sembada

SURABAYAIMediabidik.Com - Sekretaris Daerah Kota Surabaya, M. Ikhsan memberikan tanggapkan terkait Raperda PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang digelar sebelumnya dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya.

Ikhsan mengatakan, dari amanatnya undang-undang negeri ini, kita menyesuaikan dengan bentuk PDAM Surya Sembada Surabaya dan diharapkan dengan yang baru nanti akan jadi lebih efektif serta efisien.

"Kemudian pandangan dari fraksi-fraksi, rekomendasinya, dan juga masukannya," katanya usai rapat paripurna yang digelar DPRD Surabaya, Senin (13/05/2024) siang.

Menurut Ikhsan, catatan itu nanti kemudian jadi tambahan ketika pembahasan nanti, agar pansusnya akan lebih detail lagi.

Ikhsan pun mengatakan kinerja PDAM nanti akan bagus lagi, dan diharapkan kedepannya kinerja bisa lebih bagus lagi ketika pelayanan sudah mencapai 100 persen.

"Pembahasan di pansus nanti tentunya bukan cuma sekedar perubahan, tapi bagaimana bersama-sama membuat kinerjanya PDAM Surya Sembada nanti menjadi lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya menanggapi atas usulan dari Pemerintah Kota Surabaya agar menyerahkan pansus ini ke Komisi B.

"Komisi B ini memang leading sektornya itu, mengetahui kinerja PDAM Surya Sembada Surabaya itu seperti apa dan kendalanya seperti apa," ucapnya.

A.H. Thony panggilan akrabnya mengatakan, dengan mereka memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka tantangannya juga yang harus dipikirkan. 

"Saya rasa kita serahkan ke Komisi B, agar pansus ini akan lebih fokus," ungkapnya.

Kemudian misi dan usulan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan PDAM Surya Sembada Surabaya agar menjadi lebih baik lagi, menurut A.H. Thony akan bisa cepat dirumuskan solusi-solusinya melalui perda.

"Saya pikir kalau targetnya pansus ini normatif. Kalau bisa 3 bulan selesai, karena kita tidak ingin berlama-lama. Mengingat masa jabatan dari para dewan ini sudah mendekati mau habis," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...