Skip to main content

Komisi C Dukung Langkah Disperpusip Jatim Alihkan Naskah Kuno ke Digital

Mediabidik.com - Langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jawa Timur, yang alih mediakan naskah kuno ke digital, termasuk karya tulis ulama zaman dulu, diapresiasi anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni'am. 

"Kami mendukung penuh totalitas, karena keorisinalitasnya (kitab kuno karya ulama) akan tetap terjaga," ujar Ghoni, Senin (18/4/2022). 

Kendati begitu, Ghoni berharap, Disperpusip Jatim berkolaborasi untuk menelaah lebih dalam dengan beberapa ulama yang mumpuni. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan. 

"Dengan beralih ke digital, tidak akan  mengurangi satu teks apapun." ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. 

"Sehingga digitalisasi tersebut, benar benar bisa dipertanggungjawabkan keasliannya." papar anggota Komisi C DPRD Surabaya ini. 

Ghoni mengimbau, sebelum running ke digitalisasi perlu kajian holistik secara keseluruhan dengan beberapa para ulama. 

"Sehingga orisinalitas kitab tetap terjaga dengan baik." sambung Ghoni. 

Menurut Ghoni, ketika tekstual dalam artian kitab-kitab yang secara otentik dapat dijaga bentuk orisinil. Maka yang digagas Disperpusip ini dengan digitalisasi harus sama tanpa mengurangi sedikit apapun.

"Kalau semisal digitalisasi dengan teks-teks itu berbeda maka perlu dipertanyakan," ungkap Ghoni.

Maka, Ghoni mengimbau tim perumus Disperpusip Jatim harus mengkaji keseluruhan secara benar tanpa mengurangi satu teks apapun. 

"Kalau mengurangi, malah akan  menghilangkan nilai sejarah. Itu yang paling berbahaya," pungkas Ghoni.(red)

Foto : Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni'am. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni