Skip to main content

Pemulihan Ekonomi Surabaya, Ketua DPRD: Perkuat Peran LPMK

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, saat ini fokus perhatian di Kota Pahlawan adalah pemulihan ekonomi, setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 dengan berbagai pembatasan. 

Agenda strategis itu membutuhkan sinergitas antara Pemerintah Kota, DPRD, TNI-Polri, dengan berbagai unsur masyarakat, diantaranya LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan pengurus kampung RW dan RT.

Itu disampaikan Adi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi LPMK, Rabu (20/4/2022) sore. 

"Saya menekankan pentingnya penguatan sinergitas antara LPMK dengan Pemerintah Kota Surabaya, dengan DPRD Kota Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak yang lain," kata Adi Sutarwijono.

Acara itu dihadiri Staf Ahli Wali Kota bidang hukum dan politik, Afghani Wardani, serta Kepala Bagian Pemerintahan Arief Budiharto. Serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya-Karimunjawa, Indra Iswanto. Acara ditutup dengan tausiah Ramadan oleh KH Mas Yusuf Muhajir.

Adi menyambut baik atas kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun relasi dekat dengan Forkom LPMK Surabaya.

"Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor, yang dilancarkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seperi pertumbuhan pelaku UMKM dan sektor ekonomi, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT," ujar Adi.

Sinergitas itu pula, lanjutnya, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya berhasil melewati masa pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020.

"Sekarang Surabaya telah berhasil menekan rendah angka positif Covid-19. Diantaranya berkat kontribusi LMPK, RW dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparatur pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi Covid-19," kata Adi.

Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya membuka ruang selebar-lebarnya bagi LPMK, RW dan RT untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. 

"Mari kita tingkatkan sinergitas antara DPRD Kota Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya," kata Adi.

Sebelumnya Ketua Forkom LPMK Sudabaya, Unsi Fauzi, melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung, RT dan RW,  menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini untuk memproteksi pengurus LPMK, RT, dan RW dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi Covid-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas," kata Unsi.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni