Skip to main content

Pemulihan Ekonomi Surabaya, Ketua DPRD: Perkuat Peran LPMK

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, saat ini fokus perhatian di Kota Pahlawan adalah pemulihan ekonomi, setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 dengan berbagai pembatasan. 

Agenda strategis itu membutuhkan sinergitas antara Pemerintah Kota, DPRD, TNI-Polri, dengan berbagai unsur masyarakat, diantaranya LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan pengurus kampung RW dan RT.

Itu disampaikan Adi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi LPMK, Rabu (20/4/2022) sore. 

"Saya menekankan pentingnya penguatan sinergitas antara LPMK dengan Pemerintah Kota Surabaya, dengan DPRD Kota Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak yang lain," kata Adi Sutarwijono.

Acara itu dihadiri Staf Ahli Wali Kota bidang hukum dan politik, Afghani Wardani, serta Kepala Bagian Pemerintahan Arief Budiharto. Serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya-Karimunjawa, Indra Iswanto. Acara ditutup dengan tausiah Ramadan oleh KH Mas Yusuf Muhajir.

Adi menyambut baik atas kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun relasi dekat dengan Forkom LPMK Surabaya.

"Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor, yang dilancarkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seperi pertumbuhan pelaku UMKM dan sektor ekonomi, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT," ujar Adi.

Sinergitas itu pula, lanjutnya, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya berhasil melewati masa pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020.

"Sekarang Surabaya telah berhasil menekan rendah angka positif Covid-19. Diantaranya berkat kontribusi LMPK, RW dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparatur pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi Covid-19," kata Adi.

Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya membuka ruang selebar-lebarnya bagi LPMK, RW dan RT untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. 

"Mari kita tingkatkan sinergitas antara DPRD Kota Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya," kata Adi.

Sebelumnya Ketua Forkom LPMK Sudabaya, Unsi Fauzi, melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung, RT dan RW,  menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini untuk memproteksi pengurus LPMK, RT, dan RW dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi Covid-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas," kata Unsi.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama