Skip to main content

Dewan Sesalkan Penghapusan Data MBR Bagi Tenaga OS Pemkot Surabaya

Mediabidik.com – Dihapusnya data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi tenaga Outsourcing (OS) dilingkungan Pemkot Surabaya, membuat gelisah legislator DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam mengakui, penghapusan data MBR bagi tenaga OS dilingkungan Pemkot Surabaya menjadi suatu dilema yang sangat luar biasa. 

"Disatu sisi, Pemkot Surabaya menerima siswa baru bagi warga MBR, disisi lain ada keluarga OS tapi data MBR nya dihapus dan tentu jika ingin menyekolahkan anaknya bagi tenaga OS tidak masuk kategori MBR, ini dilema," ujarnya di Surabaya, Selasa (26/04/22).

Ia menjelaskan, penghapusan data MBR bagi tenaga OS di lingkungan Pemkot Surabaya karena setiap per satu keluarga dimana memiliki penghasilan hanya Rp 4 juta per bulan, itu masuk kategori MBR. Sementara mayoritas tenaga OS memiliki penghasilan atau gaji diatas Rp 4 juta, ya tentu Pemkot Surabaya menghapus kategori MBR bagi tenaga OS.

"Dampaknya jika tenaga OS dihilangkan dari kategori MBR, maka sudah pasti anaknya tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kecuali dari jalur lain yang tentu membutuhkan biaya sekolah cukup besar, ini memang dilematis," tutur politisi PKB Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Badru Tamam mengatakan, mengapa tenaga OS lebih cepat diketahui kalau ingin OS tidak masuk kategori MBR, karena jelas penghasilan OS digaji oleh Pemkot Surabaya jadi cepat terdeteksi besaran nilai gajinya. Berbeda dengan masyarakat umum lain diluar OS, dimana bisa memiliki penghasilan diatas Rp 4 juta bahkan 5 juta, namun gaji mereka kan bukan dari Pemkot Surabaya. 

"Jadi, ya masyarakat biasa tetap masuk kategori MBR jika disurvei oleh Pemkot dalam satu keluarga memiliki penghasilan dibawah Rp 4 juta. Kan tolak ukurnya ini MBR atau tidak itu dari penghasilan per satu keluarga itu saja yang membedakannya," terang Badru Tamam.

Dirinya kembali menambahkan, kami di Komisi D sudah mendapatkan info jika ada penghapusan data MBR bagi tenaga OS di lingkungan Pemkot Surabaya. 

"Tapi penghapusan ini membuat kalangan dewan di Komisi D yang membidangi kesejahteraan menjadi resah dan gelisah. Jadi kami minta Pemkot Surabaya ya tetap memperhatikan tenaga OS meski tidak lagi masuk kategori MBR, terutama dibantu untuk anak OS yang ingin masuk sekolah negeri," pungkasnya.

Perlu diketahui penghapusan data MBR bagi tenaga Out Sourching (OS) dilingkungan pemkot Surabaya sejak bulan Februari lalu, dampak dari penghapusan data MBR tersebut, banyak tenaga OS yang tinggal di rusunawa milik pemkot yang sebelumnya mendapat bantuan BLT baik dari pemkot maupun dari sekolahan tidak mendapat bantuan lagi. Padahal secara tidak langsung bantuan tersebut sangat berarti dan membantu perekonomian bagi keluarga mereka.(red)

CATATAN REDAKSI : 
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi hak jawab ,sanggahan ,dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediabidik@gmail.com. Terima kasih.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...