Disinyalir Tidak Becus Kerja, Sekertaris PDIP Akan Evaluasi Kinerja Khusnul Khotimah

Mediabidik.com – Polemik pengadaan seragam sekolah bagi siswa MBR yang tak kunjung usai, sehingga menyebabkan kegaduhan. Pasalnya, pemberian seragam Sekolah Negeri dan Swasta untuk MBR ini sudah melampaui Perda 12 tahun 2012.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Baktiono mengaku prihatin, program tersebut tidak terlaksana hingga hari ini.

"Ini bukan Prihatin lagi, jadi sangat ngenes karena nanti ini lebih susah anak-anak didik menerima program jalur mitra warga yang di tandai MBR," tegas Baktiono yang juga Anggota Banggar DPRD Surabaya ini. Kamis (21/4/2022).

Karena niat baik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk memberikan seragam sekolah sudah melampaui perda 12 tahun 2012. Yang kuotanya 5 persen, akan tetapi menyangkut MBR kuotanya lebih dari itu.

"Ada itikad baik Walikota dan Wakil Walikota, tapi dengan anggaran APBD Rp 10,3 triliun yang di sahkan 10 November 2021 lalu, ternyata tidak dilaksanakan sampai April 2022," ungkapnya.

Lanjut Baktiono, kenapa disahkan tahun sebelumnya, agar Dinas Pendidikan persiapan untuk melalui start Januari mengadakan seragam sekolah. Baik melalui UMKM dan pedagang lainnya.

Selain Walikota melibatkan UMKM, Baktiono juga mempertanyakan berapa kemampuan UMKM.

"Kalau bisa 100 persen ya silakan sampai target April. Tapi kalau kemampuannya hanya 50 persen, yang 50 persen harus di lelangkan. Dan anehnya sampai sekarang tidak ada aksi apapun. Termasuk di Komisi D," beber Baktiono.

Tak hanya itu, yang bikin miris, Komisi D DPRD Surabaya pimpinannya berasal dari fraksi PDIP. Bahkan, pihaknya sudah mengingatkan dalam rapat fraksi.

"Jadi mengingatkan lewat media biar tau kinerja nya. Kenapa baru sekarang akhir bulan April baru dikumpulkan semua. Apakah tidak tahu, PPDB nya di mulai kapan dan seragamnya dibagi kapan," cetusnya.

Ia menambahkan, seragam tersebut harusnya telah selesai bulan Juni lalu. Dan sudah ada perjanjian 2,5 tahun.

"Untuk ketua Komisi D kebetulan dari fraksi PDIP, saya sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya akan mengevaluasi kinerja. Kalau tidak ini akan membuat kegaduhan lagi," pungkas Baktiono. (red)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog