Skip to main content

Belum Terima Bantuan PKH, Puluhan Warga Kelurahan Tegalsari Wadul Dewan

Mediabidik.com - Puluhan Emak - emak kelurahan Tegalsari mendatangi kantor DPRD Surabaya, mereka mengadukan terkait bantuan PKH yang belum mereka terima.

Hal itu langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony dan Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati, Senin (18/4)2022).

"Mereka mengeluhkan bantuan PKH. Ada yang dulunya dapat sekarang tidak. Kemudian ada yang sampai sekarang enggak dapat tetapi dapat Kartu ATM." kata AH Thony. 

Tidak hanya itu, menurut Thony, Emak-emak juga mengeluh karena kerap terjebak antrian panjang. Mereka mengira termasuk bagian masyarakat penerima bantuan. Namun ternyata kosong. "Karena tidak ada penjelasan secara konkrit dari pendamping." tegas Thony. 

Thony menjabarkan, setelah dicek beberapa Emak-emak sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu, ada sebagian terputus sejak tahun 2001. Sehingga jadi masalah karena tidak disampaikan oleh pendamping. 

"Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH." keluh Thony.

Di samping itu, Thony menduga pendamping bingung. Sebab ada yang mengurus beras, minyak dan uang. Maka yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab. "Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan." ucap Thony. 

Karenanya, Thony yakin banyak kasus seperti ini di lapangan. Maka pihaknya mendorong supaya pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Thony mengingatkan supaya lebih konkret, masif pada masyarakat penerima PKH. 

"Sudah ini saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan." ujar Thony. (red) 

Foto : AH Thony wakil ketua DPRD Surabaya saat menerima pengaduan dari PKH kelurahan Tegalsari Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni