Hal itu langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony dan Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati, Senin (18/4)2022).
"Mereka mengeluhkan bantuan PKH. Ada yang dulunya dapat sekarang tidak. Kemudian ada yang sampai sekarang enggak dapat tetapi dapat Kartu ATM." kata AH Thony.
Tidak hanya itu, menurut Thony, Emak-emak juga mengeluh karena kerap terjebak antrian panjang. Mereka mengira termasuk bagian masyarakat penerima bantuan. Namun ternyata kosong. "Karena tidak ada penjelasan secara konkrit dari pendamping." tegas Thony.
Thony menjabarkan, setelah dicek beberapa Emak-emak sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu, ada sebagian terputus sejak tahun 2001. Sehingga jadi masalah karena tidak disampaikan oleh pendamping.
"Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH." keluh Thony.
Di samping itu, Thony menduga pendamping bingung. Sebab ada yang mengurus beras, minyak dan uang. Maka yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab. "Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan." ucap Thony.
Karenanya, Thony yakin banyak kasus seperti ini di lapangan. Maka pihaknya mendorong supaya pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Thony mengingatkan supaya lebih konkret, masif pada masyarakat penerima PKH.
"Sudah ini saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan." ujar Thony. (red)
Foto : AH Thony wakil ketua DPRD Surabaya saat menerima pengaduan dari PKH kelurahan Tegalsari Surabaya.
Comments
Post a Comment