Skip to main content

Perwali Belum Rampung, Dakel Kota Surabaya 2022 Belum Bisa Terserap

Mediabidik.com - Belum rampungnya Perwali tentang pengelolaan dana kelurahan (Dakel), membuat pembangunan wilayah di masing-masing kelurahan yang ada di kota Surabaya belum bisa realisasi. 

Laksita Rini Sevriani camat Tambaksari mengatakan, untuk dana kelurahan (Dakel) tahun 2022 saat ini belum terserap, untuk pembangunan fisik kita rencanakan triwulan kedua, sementara kita saat ini menyiapkan perencanaan. 

"Karena ini masih direvisi, yang saat ini sudah jalan masih permakanan, kemudian yang fisik ini masih tahap perencanaan. Untuk fisik kriteria nya jalan dan saluran, kalau jalan kan, jalan lingkungan yang lebarnya cuma 2 meter, dan belum realisasi. Insha Allah bisa terealisasi tahun ini. Karena tahun kemarin kan belum realisasi." ujar Laksita Rini Sevriani. Rabu (6/4/2022). 

Mantan sekertaris Satpol PP kota Surabaya ini menambahkan, untuk setiap kelurahan anggarannya beda beda, kurang lebih sekitar Rp.2-3 miliar per kelurahan, untuk pekerjaannya itu ada fisik dan non fisik. 

"Kalau non fisik itu ada kursi lipat, bak sampah, tabulampot, kemudian komputer. Itu semua melalui lelang, sistem lelang nya konsolidasi, kita tidak lelang sendiri." terang Rini sapaan akrab Camat Tambaksari. 

Perihal kendala pembangunan fisik, Rini menjelaskan, kita masih menunggu Perwalinya, kan belum turun. Terkait nanti dengan pengelolaan pembangunan fisik dana kelurahan (Dakel) ini kan belum. "Dan masih digodok didewan, kita masih nunggu itu." ucapnya. 

Terkait kendala pengelolaan dan pembangunan fisik, Rini berharap, kalau sekarang tokoh masyarakat tidak mau, bisa juga dikerjakan oleh pihak ketiga. Seharusnya, mungkin bisa, kalau tokoh masyarakat tidak mau, karena itu harus teknis, daripada mereka kena semuanya. 

"Bisa saja dikelola oleh pihak ketiga, kalau dari pokmasnya bikin surat pernyataan, kalau dia tidak sanggup, paling ngak rekanan atau kontraktor yang ada di wilayah situ, yang bisa direkomendasikan. Tahun kemarin belum bisa dikerjakan karena bulannya mepet, kalau dikerjakan tidak nututi (nyampai)." urainya. 

Lebih lanjut camat Tambaksari menjelaskan, karena tahun kemarin kan PAK (perubahan anggaran keuangan) nya bulan November, makanya kalau kerja dia bulan ngak nututi. Perencanaannya belum, kan tunggu DEDnya, untuk perencanaan dari pihak ketiga, baru pelaksanaan fisiknya. 

"Kita juga nunggu juklak juknisnya, inikan perwalinya belum. Kemarin itu, kalau yang ada perubahan bisa diajukan revisi, kemarin itu kebanyakan yang tidak masuk di perencanaan bisa diajukan. Jadi dia ngurangingurangi dari fisiknya, pelaksanaannya kita nanti di triwulan kedua, bulan JuliJuli makanya dari sekarang diajukan." pungkasnya. 

Hal senada di ungkapkan Iwan Rahmadi lurah SumberejoSumberejo mengatakan, untuk dana kelurahan tahun ini belum bisa terserap, karena masih menunggu perwalinya, jadi untuk pembangunan dan pengadaan fisik belum bisa dilaksanakan. Mungkin baru bisa dilaksanakan triwulan kedua. 

"Sementara yang saat ini masih permakanan, karena itu kebutuhan masyarakat jangan sampai putus, itu dilakukan sejak Januari lalu." terangnya. (red) 

Foto : Laksita Rini Sevriani camat Tambaksari Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni