Demo Mahasiswa Surabaya Tolak Kenaikan BBM dan Minta Usut Mafia Minyak Goreng

Mediabidik.com - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya bersama kelompok Cipayung Plus adakan demonstrasi dengan membawa berbagai tuntutan pada Rabu (13/4/2022).

Selain GMNI, Cipayung Plus yang mengikuti demonstrasi yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesoa (SEMMI).

Ketua DPC GMNI Surabaya Refi Achmad Zuhair mengatakan massa membawa empat tuntutan.

"Yang pertama menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak kenaikan PPN. Ketiga, Menolak kenaikan harga minyak goreng. Lalu, usut tuntas mafia minyak goreng," ungkap Refi kepada wartawan di sela-sela demonstrasi. Rabu (13/4/2022).

Soal kenaikan harga BBM, Refi mengatakan naiknya harga jenis Pertamax memicu konsumen Pertamax sebagian beralih ke Pertalite. Sehingga dia meminta pemerintah untuk mengembalikan Pertamax ke harga semula.

"Alasan kenaikan Pertamax itu kan dampak dadi harga minyak dunia yang naik. Kalau sudah beranjak turun, kembalikan saja ke harga semula," ungkapnya.

"Sudah jelas data Pertamina pada awal April lalu, konsumsi Pertalite melonjak 10-15%. Artinya sebagian konsumen Pertamax beralih ke Pertalite," imbuhnya.

Dikatakan Refi, karena melonjaknya konsumen Pertalite, hukum supply dan demand berlaku. Sehingga kelangkaan Pertalite di beberapa daerah terjadi.

"Maka adanya kelangkaan Pertalite akibat naiknya harga Pertamax," kata Refi.

Pemulihan ekonomi yang belum benar-benar terealisasi, menurut Refi, akan membebani perekonomoan masyarakat

"Rakyat tentu sebagian besarnya pengguna Pertalite. Pemerintah tak boleh menutup mata akan hal itu," tegasnya.

Kurang lebih 500 aksi massa berkumpul di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS), yang kemudian bergerak menuju Balai Kota Surabaya. Setelah itu, dilanjutkan ke DPRD Jawa Timur.(red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog