Skip to main content

Dewan Minta Pemkot Segera Realisasikan Pembayaran Jaspel PAUD

Mediabidik.com - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merevisi skema pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga pendidik PAUD mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai meski langkah Pemkot ini agak terlambat namun ini harus disegerakan.

"Jika wali kota ingin ada perbaikan, ini harus disegerakan, meskipun ini agak terlambat dalam memenuhi rasa keadilan bagi para bunda PAUD yang sudah mengajar," tuturnya usai menerima kunjungan Bunda PAUD diruangannya, Kamis (10/03/2022). 

Politisi PKS ini juga menambahkan bahwa agar berjalan dan berdampak maksimal maka waktu idealnya adalah dalam pekan ini harus bisa dilakukan perbaikan sistemnya.

"Setidaknya dalam pekan-pekan ini harus sudah dikaji oleh dispendik," tambahnya.

Selain itu, kata Reni, yang lebih penting untuk menjadi perhatian Pemkot adalah pasca pemisahan antara para bunda PAUD dan kader Surabaya Hebat. Dimana, sebelumnya para Bunda PAUD ini mendapat insentif dari kader dan PAUD.

Sebelumnya tidak ada aturan untuk tidak merangkap dan kini ada aturan tidak boleh merangkap kader bagi bunda PAUD. Ini mempengaruhi besaran insentif yang mereka terima. Sekarang mereka hanya menerima insentif hanya dari Bunda PAUD saja.

"Adanya kebijakan kader Surabaya Hebat ini yang paling terdampak adalah bunda PAUD. Karena selama ini bunda PAUD yang memiliki tugas ganda sekarang hanya menerima satu insentif," sambungnya.

Reni lantas menegaskan, atas kondisi tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius Pemkot. "Pemkot harus jeli dan perhatian atas dampak tersebut. Bunda PAUD ini adalah yang paling terdampak," tegasnya.

Sementara itu Siti Masrutoh salah satu Bunda PAUD PPT Lestari Banyu Urip berharap upaya pembayaran Jaspel ini segera cair dan ia juga berharap bahwa para bunda PAUD ini masih diperbolehkan membantu para Kader.

"Kita dulunya dari kader, karena kita disuruh memilih. Kami masih berharap bisa membantu untuk dikader," pungkasnya. (red) 

Foto : Reni Astuti saat menerima kunjungan Bunda PAUD. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh