Kurangi Beban Operasional Rusunawa, DPRKPP Migrasi Listrik Pasca Bayar Jadi Token

Mediabidik.com - Guna untuk mengurangi besarnya pengeluaran untuk biaya perawatan dan operasional Rusunawa setiap tahunnya. Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pemkot Surabaya melakukan migrasi listrik pasca bayar menjadi pra bayar (Token).

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) kota Surabaya mengatakan, selain untuk mengurangi defisit anggaran perawatan dan operasional rusunawa juga untuk mengontrol pemakaian listrik secara terukur. Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot sebesar Rp.15 miliar per tahun, itu untuk biaya operasional baik, listrik, air dan biaya perawatan lainnya, untuk 103 blok dari 20 lokasi rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya.

"Sementara pemasukan Rp 3 miliar dri rekening listrik, air dan iuran sewa bulanan. Rp 3 miliar itu pertahun, bayangkan bukan cuma biaya listrik dan air, juga untuk perbaikan pompa air, ngecat dan lain sebagainya." terang Irvan Wahyu Drajat, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jum'at (11/3/2022).

Mantan Kadishub kota Surabaya ini menambahkan, dari 20 lokasi Rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya 18 lokasi yang sudah terpasang Token (listrik pra bayar) tinggal 2 lokasi yang belum terpasang, yakni Rusunawa Tanah Merah dan Romo Kalisari.

"Ini masih tahap sosialisasi, targetnya akhir bulan ini (Maret) selesai semua. "imbuhnya.

Saat ditanya perihal adanya penolakan dari warga soal pemasangan kabel listrik pra bayar beberapa waktu lalu. Irvan menjelaskan, kalau hal tersebut masih wajar, dikarenakan adanya miss komunikasi ke warga.

"Itu hal biasa mas, mungkin kurangnya sosialisasi dari pihak penggelola kepada warga." pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog