Skip to main content

Kurangi Beban Operasional Rusunawa, DPRKPP Migrasi Listrik Pasca Bayar Jadi Token

Mediabidik.com - Guna untuk mengurangi besarnya pengeluaran untuk biaya perawatan dan operasional Rusunawa setiap tahunnya. Pemkot Surabaya melalui  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pemkot Surabaya melakukan migrasi listrik pasca bayar menjadi pra bayar (Token). 

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) kota Surabaya mengatakan, selain untuk mengurangi defisit anggaran perawatan dan operasional rusunawa juga untuk mengontrol pemakaian listrik secara terukur. Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot sebesar Rp.15 miliar per tahun, itu untuk biaya operasional baik, listrik, air dan biaya perawatan lainnya, untuk 103 blok dari 20 lokasi rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya. 

"Sementara pemasukan Rp 3 miliar dri rekening listrik, air dan iuran sewa bulanan. Rp 3 miliar itu pertahun, bayangkan bukan cuma biaya listrik dan air, juga untuk perbaikan pompa air, ngecat dan lain sebagainya." terang Irvan Wahyu Drajat, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jum'at (11/3/2022). 

Mantan Kadishub kota Surabaya ini menambahkan, dari 20 lokasi Rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya 18 lokasi yang sudah terpasang Token (listrik pra bayar) tinggal 2 lokasi yang belum terpasang, yakni Rusunawa Tanah Merah dan Romo Kalisari. 

"Ini masih tahap sosialisasi, targetnya akhir bulan ini (Maret) selesai semua. "imbuhnya.

Saat ditanya perihal adanya penolakan dari warga soal pemasangan kabel listrik pra bayar beberapa waktu lalu. Irvan menjelaskan, kalau hal tersebut masih wajar, dikarenakan adanya miss komunikasi ke warga. 

"Itu hal biasa mas, mungkin kurangnya sosialisasi dari pihak penggelola kepada warga." pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10