Kurangi Beban Operasional Rusunawa, DPRKPP Migrasi Listrik Pasca Bayar Jadi Token

Mediabidik.com - Guna untuk mengurangi besarnya pengeluaran untuk biaya perawatan dan operasional Rusunawa setiap tahunnya. Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pemkot Surabaya melakukan migrasi listrik pasca bayar menjadi pra bayar (Token).

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) kota Surabaya mengatakan, selain untuk mengurangi defisit anggaran perawatan dan operasional rusunawa juga untuk mengontrol pemakaian listrik secara terukur. Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot sebesar Rp.15 miliar per tahun, itu untuk biaya operasional baik, listrik, air dan biaya perawatan lainnya, untuk 103 blok dari 20 lokasi rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya.

"Sementara pemasukan Rp 3 miliar dri rekening listrik, air dan iuran sewa bulanan. Rp 3 miliar itu pertahun, bayangkan bukan cuma biaya listrik dan air, juga untuk perbaikan pompa air, ngecat dan lain sebagainya." terang Irvan Wahyu Drajat, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jum'at (11/3/2022).

Mantan Kadishub kota Surabaya ini menambahkan, dari 20 lokasi Rusunawa yang dimiliki pemkot Surabaya 18 lokasi yang sudah terpasang Token (listrik pra bayar) tinggal 2 lokasi yang belum terpasang, yakni Rusunawa Tanah Merah dan Romo Kalisari.

"Ini masih tahap sosialisasi, targetnya akhir bulan ini (Maret) selesai semua. "imbuhnya.

Saat ditanya perihal adanya penolakan dari warga soal pemasangan kabel listrik pra bayar beberapa waktu lalu. Irvan menjelaskan, kalau hal tersebut masih wajar, dikarenakan adanya miss komunikasi ke warga.

"Itu hal biasa mas, mungkin kurangnya sosialisasi dari pihak penggelola kepada warga." pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog