Skip to main content

Ketua Komisi D Sepakat Pembelajaran PTM Digelar 100 Persen

Mediabidik.com - Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Khusnul Khotimah, mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya yang bakal menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Karena saat ini tren penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan sudah melandai.

"Saya sangat sepakat dengan rencana PTM 100 persen, yang rencananya akan dilaksanakan dalam dua pekan mendatang. Saya sudah mendapat informasi jika Dinas Pendidikan Surabaya sekarang tengah mempersiapkan PTM 100 persen ini," ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Rabu (16/3/2022).

Sebelumnya perlu diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengizinkan daerah-daerah yang wilayahnya masuk PPKM Level 1 dan Level 2 untuk menggelar PTM 100 persen.

Meski diizinkan, tidak serta merta sekolah dibebaskan melaksanakan proses belajar mengajar sama seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Namun harus memenuhi empat syarat. Yakni, pembelajaran paling lama enam jam pelajaran per hari, capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen, capaian vaksinasi dosis kedua pada warga lansia di atas 50 persen dan berada diwilayah PPKM Level 1 dan Level 2.

"Jika mengacu aturan dari pemerintah pusat tersebut, Kota Surabaya sudah bisa melaksanakan PTM 100 persen. Nanti seluruh sekolah negeri dan swasta bisa melaksanakan PTM 100 persen, karena Surabaya sudah memenuhi syarat yang ditentukan," ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.

Jika ada komite sekolah yang belum siap melaksanakan PTM 100 persen, lanjut Khusnul, ada baiknya dilakukan pendekatan secara persuasi, dan diperkenankan untuk memilih PTM atau pembelajaran jarak jaruh (PJJ).

"Kita tentu inginnya PTM 100 persen. Apalagi sebelum ada gelombang ketiga Covid-19 kemarin, kita telah sukses menggelar PTM. Yang penting semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan pernah meninggalkan prokes tersebut," tandasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni