Skip to main content

Dikerjakan Secara Marathon, Pansus LKPJ Walikota Selesai 10 Hari

Mediabidik.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2021 secara marathon terus memanggil Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Surabaya, terkait penyusunan LKPJ.

Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2021 diantaranya, Ketua Baktiono, Wakil Ketua Pansus, Aning Rahmawati, dan Sekretaris, Agung Prasojo.

Ketua Pansus LKPJ, Baktiono mengatakan, dari target 1 bulan kami marathon akan kita selesaikan 10 hari, tapi kita beri jeda waktu sampai dengan 14 hari untuk menyusun laporan-laporan ke pimpinan dewan. Karena ada 40 SOTK di Surabaya yang kita undang terkait keterangan kinerja Walikota Surabaya Eri Cahyadi di tahun 2021.

"Kenapa dua minggu kita targetkan selesai, karena dalam 1 hari kita panggil 4 SOTK, jadi kami optimis dalam 10 hari kerja Pansus selesai. Makanya kita akan segera laporkan dalam waktu tidak sampai satu bulan," ujarnya di Surabaya, Rabu (23/03/22).

Ia menjelaskan, SOTK yang kita undang dalam 3 hari ini adalah, Badan Perencanaan Daerah dan Administrasi Pembangunan, Dinkes, Dispendik, Disinfokom, Dinas Ketahanan Pangan, jadi sampai kemarin sudah 13 SOTK yang kita undang.

Baktiono menerangkan, LKPJ Walikota Surabaya tahun 2021 dimana kinerja Walikota masih dalam masa pandemi Covid-19. Artinya, Pansus fokus akan menggali keterangan dari Dinas Kesehatan Surabaya, karena SOTK lainnya saat itu di Refocussing untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19. 

Sehingga, kata politisi senior PDIP Surabaya ini, Pansus menilai yang benar-benar bisa menerangkan secara detail kinerja Walikota tahun 2021, adalah Dinkes. Nah Dinkes harus bisa memberikan informasi secara detail ke Pansus, karena seluruh anggaran APBD Tahun 2021 fokus pada penanganan Covid-19.

"Jadi, dari waktu satu bulan kinerja Pansus LKPJ selesai, malah kita targetkan dalam waktu dua Minggu LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2021 selesai," pungkasnya.(red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more