Dianggap Terlalu Arogan, Komisi C Segera Panggil PT KAI

Mediabidik.com - Pasca pembongkaran Musholla/Masjid Babussalam yang terletak di Jalan Sulung no 65, Surabaya oleh pihak PT KAI Daop 8 Surabaya mendapatkan perhatian serius dari Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Dirinya sempat kaget mendengar kronologi sejarah dari berdirinya Musholla Babussalam, yang sudah ada sejak tahun 1950 dan sudah berdiri 70 tahun lamanya, satu satunya tempat ibadah bagi warga sekitar.

Baktiono juga menyayangkan sikap arogansi petugas KAI saat melakukan eksekusi pembongkaran Musholla/masjid Babussalam, dengan cara menyeret dan mendorong salah satu pemuka agama H.Juhri hingga terjungkal dan terjatuh.

"Jadi meskipun semisal lahan itu milik PT KAI, harusnya sebelum melakukan pembongkaran itu ada minimal ganti rugi atas bangunan Musholla itu," tandas Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya saat dihubungi melalui telepon selulernya (31/3/2022).

Bahkan, Ketua Komisi C akan serius menanggapi adanya pembongkaran Musholla Babussalam, dengan memanggil kedua belah pihak, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu H. Satuham selaku ketua panitia pembangunan Musholla/Masjid Babussalam juga menambahkan, bahwasanya Musholla ini adalah satu satunya tempat ibadah yang dimiliki warga Sulung.

"Padahal kami disini itu membangun masjid berdasarkan adanya surat putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 1278/Pdt.G/2019, lantas kami juga mengurus perubahan status dari kementerian hukum dan hak asasi manusia perihal perubahan status Mushalla Babussalam menjadi Masjid Babussalam," urainya di tengah tengah sisa reruntuhan Mushalla Babussalam.

H. Satuham juga menambahkan semestinya kalau memang Musholla itu dibongkar harus ada gantinya terlebih dahulu.

"Jika seperti ini dimana asas perikemanusiaanya, apalagi ini adalah tempat ibadah, masak kami tidak diberi kesempatan sama sekali," imbuhnya.

Akibat pembongkaran yang dilakukan oleh PT. KAI itu, banyak warga sekitar tidak bisa lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah bahkan anak anak dari mereka kebingungan untuk mengaji. (red)

Foto : Pembongkaran Musholla/Masjid Babussalam oleh petugas PT KAI Daop 8 Surabaya.

CATATAN REDAKSI :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi hak jawab ,sanggahan ,dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediabidik@gmail.com. Terima kasih.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog