Skip to main content

Pansus LKPJ Walikota Pertanyakan Pengoperasian Pompa Banjir yang Tidak Sesuai Spesifikasi

Mediabidik.com - Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota sedang membahas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2021. Pada Hari Senin (28/03) lalu, kini giliran Dinas Sumber Daya Air  dan Bina Marga (sesuai dengan SOTK 2021) memberikan Laporan keterangannya di hadapan Pansus tersebut.

Dalam rapat tersebut William Wirakusuma, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan atensi khusus tentang operasional pompa banjir yang dimiliki Kota Surabaya selama Tahun 2021. William menanyakan tentang pengoperasian Pompa yang tidak sesuai dengan operating condition pompa yang tertera pada spesifikasi pompa yang digunakan Kota Surabaya.

"Sudah lama saya sampaikan bahkan sejak tahun 2019, Pompa yang dimiliki Kota Surabaya harus dioperasikan sesuai dengan kemampuan pompanya. Di lapangan saya temukan bahwa pompa dinyalakan dengan settingan dibawah kemampuan pompa, mohon saya diberi penjelasan mengapa demikian?" tanya politisi PSI tersebut.

William kemudian menambahkan bahwa sebagai Kota terbesar di Indonesia, tidak selayaknya pada saat banjir justru mengerahkan unit Pemadam Kebakaran untuk menyedot banjir, padahal kapasitas pompa masih mencukupi. Alumni Jerman tersebut juga mengatakan bahwa pompa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah pompa-pompa dengan kualitas bagus. 

"Pompa Banjir yang dimiliki Kota Surabaya itu bukan merek sembarangan lho pak, kualitasnya bagus dan market leader di dunia perpompaan. Saya tahu pasti juga memiliki kemampuan yang baik" ujar William, politisi yang juga mantan peneliti serta desainer pompa di Jerman.

Lilik Arjanto, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, kemudian menjawab bahwa principal pompa menjelaskan setelan pompa dengan kondisi tersebut dengan alasan untuk efisiensi dan menjaga life time pompa. Alasan lain yang disampaikan oleh Lilik adalah kondisi sampah saluran Kota Surabaya yang membahayakan Pompa.

"Kalau gitu ganti merek pompanya pak! Kalau Pompa yang dipasang adalah pompa banjir seharusnya hal itu tidak masalah. Para desainer pompa banjir mengerti soal hal ini dan sudah mengantisipasi kemungkinan barang-barang yang terbawa di saluran. Selama sampahnya masih lebih kecil dari screen di depan pompa, pasti tidak masalah. Sampah-sampah besar pasti sudah terskrining dan yang lewat skrining itu tidak akan membuat masalah untuk pompa," tambah William.

Kepala Dinas SDABM (sebelumnya PUBMP) kemudian mengatakan bahwa di tahun 2022 ini semua pompa akan dimaksimalkan dan di tiap rumah pompa beliau meminta agar ada teknisi pompa yang selalu standby saat turun hujan.

Ditemui setelah rapat, William menyampaikan bahwa alasan yang disampaikan penyedia pompa kepada Pemerintah Kota Surabaya kurang masuk akal dan justru menurunkan pamor pompa tersebut yang sudah terkenal di dunia sebagai produk yang handal dan kuat.

"Secara teknis, justru jika putaran motor diturunkan maka efisiensi kerja pompa akan menurun baik secara kapasitas maupun daya tahan pompa. Karena putaran yang lebih rendah bisa menyebabkan kavitasi pada pompa dan itu sangat berbahaya dan merusak pompa." pungkas William.

Foto teks, William Wirakusuma saat melakukan sidak dirumah pompa milik pemkot Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh