Guna Pulihkan Ekonomi di Surabaya, Pimpinan DPRD Gandeng KADIN dan HIPMI

Mediabidik.com - Dalam upaya pemulihan sektor ekonomi di Kota Surabaya, Kadin bersama HIPMI Surabaya bertukar pikiran dengan Pimpinan DPRD Surabaya pada Senin (31/1/2022)

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, kehadiran KADIN dan HIPMI bisa jadi spirit serta kolaborasi untuk pemulihan ekonomi yang berujung pada penguatan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan hadirnya KADIN dan HIPMI kita bisa mengatasi dan mengurangi pengangguran dan bisa menurunkan kemiskinan yang ada di kota surabaya." Surabaya akan is the best lagi." tutur Reni Astuti

Sementara, Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi mengapresiasikan dan mengaku bangga punya wakil rakyat yang sangat konsen terhadap perkembangan perkonomian di Kota Pahlawan ini.

Ia memaparkan, ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi ke depannya, salah satunya adalah bonus demografi.

"Kalau 2023 nanti kita bisa menyerap lapangan pekerjaan yang sebanyak banyaknya serta kita bina, Insya-Allah Surabaya bisa menaikkan perekonomian. Dan menjadi percontohan bagi seluruh nasional karena Jatim mengalami bonus demografi lebih awal." beber dia.

Karenanya, pihaknya dalam pertemuan tersebut menyampaikan aspirasi dengan program-program yang tepat saran yang relevan dengan perkembangan zaman di masa depan.

"Jadi Kota Surabaya jangan hanya 5 tahun, tapi antara 10 sampai 20 tahun." tegasnya.

"Kami menyampaikan apresiasi perekonomian di sampai sektor yang strategis. Karena Surabaya ini sangat lengkap dan Insya-allah Surabaya bisa melalui berbagai tantangan di masa depan." tandas nya. (Pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog