Skip to main content

Hasil Rapat Pansus Tatib Tetapkan Komisi D Membidangi Pendidikan dan Sosial

Mediabidik.com - Hasil rapat Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Kota Surabaya, resmi menetapkan nama Komisi D menjadi Komisi Pendidikan dan Sosial, yang awalnya Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Mochamad Machmud, Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa terdapat 5 Anggota yang tidak menandatangani hasil rapat pansus pada tanggal 17 Januari lalu. "Itu haknya yang bersangkutan, ada lima itu saya tidak hafal," ungkapnya, saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu sore (05/02/2022).

Menurut Machmud, Senin mendatang (07/02/2022) akan menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya. Ia menyebutkan, diantara ke lima kosongnya tanda tangan tersebut, Anggota yang tidak menyetujui Komisi D menjadi Komisi Pendidikan dan Sosial, ada 3.

"Bu Khusnul (Khusnul Khotimah) sendiri, ya tidak banyak pendapat. Untuk Jeje (Juliana Eva Wati) datang, belum ngomong belum, duduk, keluar lagi," ujar Machmud, saat ditemui di Kantor DPRD, pada Rabu (02/02/2022).

Senada dengan Machmud, Agoeng Prasodjo, Sekretaris Pansus Tatib DPRD juga membenarkan adanya lima anggota yang tidak tanda tangan hasil rapat.

"Aku nggak tau persisnya, katanya seperti itu, tapi saya tidak tau persisnya. Yang jelas aku tanda tangan, mahmud tanda tangan, karena sebagai pimpinan pansus, yang lain saya tidak tau," sebutnya, saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (05/02/2022).

Saat mencoba mengkonfirmasi Khusnul Khotimah dan Juliana Eva Wati, yang menjadi Anggota Pansus Tatib berasal dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, tidak menjawab saat dikonfirmasi mengenai penandatanganan atau persetujuan hasil rapat Pansus Tatib.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10