Rombongan DMI yang terdiri dari Ketua Arif Afandi, Sekretaris Agus Prastio, Bendahara M Jamil, dan Wakil Ketua Nur Hasan. Ikut serta KH Choiron Syuaib, KH Halimi, M. Arifin dan sejumlah pengurus BKMT (Badan Kerjasama Majelis Taklim) DMI Kota Surabaya.
Mereka diterima Wakil Ketua DPRD AH Tony dan Drs H Minun Latif. Keduanya kebetulan juga menjadi pengurus DMI Surabaya. Sebelumnya, pengurus DMI Juga pernah bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono.
Rakerda DMI Kota Surabaya 2022 mengangkat tema "Masjid Sebagai Sentral Poin Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Rencana Rakerda ini juga telah disampaikan kepada Sekota Surabaya Hendro Gunawan.
Arif yang juga mantan wakil walikota Surabaya mengungkapkan, DMI ingin bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat. "Karena itu, kami ingin mensinkronkan program-program kami dengan Pemkot, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat," tuturnya.
Mengapa perlu bersinergi dengan Pemkot? Sebab, dalam Rakerwil DMI beberapa waktu lalu, antara lain dimanatkan agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi DMI di daerahnya masing-masing. Terutama dalam hal memakmurkan jamaah masjid.
"Rumusnya sederhana. Memakmurkan masjid tidak akan optimal jika jamaahnya tidak makmur. Karena itu, memakmurkan jamaah masjid harus menjadi prioritas. Dengan jamaah yang makmur, masjidnya pasti akan makmur," tambah Arif.
Dia mengaku telah dihubungi sejumlah lembaga maupun korporasi yang ingin membantu pemakmuran jamaah ini. Namun, di DMI Surabaya, Arif ingin membangun infrastruktur terlebih dulu sehingga program itu berjalan berkelanjutan.
Sayangnya, meski selama ini telah banyak program yang telah dijalankan, DMI Kota Surabaya belum memiliki sekretariat permanen. Selama ini, sekretariatnya masih numpang di masjid salah satu pengurusnya.
Karena itu, DMI Kota Surabaya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya sambat tentang kantor sekretariat DMI. "Kami siap dipinjami tempat di mana saja oleh Pemkot maupun DPRD. Sebab, ini penting untuk menjalankan program yang berkelanjutan," tambah Arif.
AH Tony sempat menawarkan berkantor di lingkungan Masjid DPRD di kawasan Alun-Alun atau Komplek Balai Pemuda. Sementara Minun Latif sedang mengupayakan dengan berkoordinasi lewat Sekota Surabaya.
"Sudah seharusnya, Pemkot maupun DPRD memfasilitasi DMI Kota Surabaya untuk bisa memiliki kantor Sekretariat yang permanen. Apalagi, programnya pemberdayaan masyarakat yang juga menjadi prioritas Kota Surabaya," tambah Tony. (pan)
Comments
Post a Comment