Melalui forum Discussion Group (FGD), rombongan diterima langsung oleh Dyah Katarina bendahara Fraksi PDI-P DPRD Surabaya.
Satu per satu dari para kader yang hadir menceritakan beberapa pengalamannya yang rela berkorban demi kesejahteraan maupun kesehatan warga di kampungnya.
"Kalau disesuaikan kebijakan Pak Eri, keluarga kami bisa terbengkalai," ungkap salah satu kader Sawahan yang enggan disebut namanya.
Bahkan, dalam penyampaiannya sempat terselip tangisan, karena merasa dikecewakan oleh pihak kelurahan setempat terkait seragam sekolah putranya.
"Yang diatas (Dinas-dinas, kelurahan dan kecamatan) mendapat nama baik, tapi kader dibawah terinjak-injak, "ujar Sita Pramesti, kader dari Mulyorejo.
"Tugas kami berat, padahal sesuai pernyataan Pak Eri di Convention Hall, kader hanya bertugas membantu, bukan menggantikan tugas pemerintah, "tegasnya.
Adanya aplikasi 'Sayang Warga' pun menjadi keluhan utama para Kader.
"Kader itu berjalan dengan hati, bukan melihat uang. Kami mohon bu Dyah memfasilitasi masalah ini, "ungkap Poerwati, kader senior dari Gubeng.
"Bukan rahasia umum, setiap Pemilu kami juga turut berjuang, "tambahnya.
Di ruangan Fraksi, para kader sepakat, per 1 Maret mau colling down dulu alias stop semua kegiatan kader, hingga ada pembicaraan lanjutan kemudian ada revisi kebijakan.
"Kegaduhan ini bermula sejak ada pengumuman Walikota tentang Kader Hebat Surabaya," ujar Dyah Katarina yang saat ni menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya.
Pengumumannya, nanti ada 3 atau 4 kader per RT yang akan dipilih dan diseleksi sebagai kader terbaik dan menerima insentif 400rb/bulan. Orang-orang ini akan menangani semua kegiatan para kader selama ini.
"Nah pertanyaannya, kader yang lain dikemanakan, padahal di PKK ada kriteria kader khusus dan kader umum. Basisnya kader ini kan dari PKK ?" tanyanya.
Hal ini menurut Dyah, tidak terjawab oleh Walikota.
"Tidak dijawab, ndak tau pembisiknya siapa, yang pasti akan dilakukan, "sesalnya.
Kader ini muncul dari panggilan jiwa, kegotong royongan dan keikhlasan.
"Awalnya sukarela, dulu ndak ada insentif tetep jalan. Seperti Posyandu dan sebagainya. Nah saat sudah jalan, lah kok dibilang ndak aktif gara-gara kasus Stunting tinggi, "paparnya.
Diakui, kader ini tidak bisa full karena harus berbagi kegiatan dengan tugas keluarga. Tapi mereka saling koordinasi dan membantu satu sama lain.
"Ini yang membuat mereka enjoy. Mereka berterima kasih kalau ada apresiasi dari Pemkot, tapi caranya jangan main pecat, "tegas anggota DPRD dua periode ini.
Harapannya, semua kebijakan Walikota terkait kader, selalu dibicarakan dan diambil yang terbaik untuk kota Surabaya.
"Jangan ada keputusan yang seolah seperti membalikan telapak tangan. Ini seperti sulapan-sulapan. Seperti kasus Stunting yang melonjak dan dianggap kader tidak bekerja, padahal ini tanggung jawab Pemkot, "ungkap DK panggilan mantan ketua PKK Surabaya ini.
Ia menjelaskan, tugas kader tak hanya terkait stunting, masalah pengelolaan sampah dulu juga menjadi tugas kader, meski sekarang tidak diaktifkan.
"Boleh saja membuat pakem sendiri, tapi harus tetap mengikuti aturan PKK pusat. Jangan kita sebagai orang baru dilantik lantas membuat gara-gara sendiri. Ini ada yang mis, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Walikota sehingga terjadi hal seperti ini, "pungkasnya. (red)
Foto : Puluhan kader lingkungan dan kader kesehatan wadul ke ruang fraksi PDIP Surabaya.
Comments
Post a Comment