Skip to main content

Kecewa Dengan Kebijakan Walikota, Puluhan Kader Kesehatan Wadul Dewan

Mediabidik.com - Kecewa terhadap kebijakan Walikota Surabaya, puluhan kader lingkungan dan kesehatan di Surabaya memberanikan diri "Wadul" ke Fraksi PDI Perjuangan, Minggu 27 Februari 2022.

Melalui forum Discussion Group (FGD), rombongan diterima langsung oleh Dyah Katarina bendahara Fraksi PDI-P DPRD Surabaya. 

Satu per satu dari para kader yang hadir menceritakan beberapa pengalamannya yang rela berkorban demi kesejahteraan maupun kesehatan warga di kampungnya. 

"Kalau disesuaikan kebijakan Pak Eri, keluarga kami bisa terbengkalai," ungkap salah satu kader Sawahan yang enggan disebut namanya. 

Bahkan, dalam penyampaiannya sempat terselip tangisan, karena merasa dikecewakan oleh pihak kelurahan setempat terkait seragam sekolah putranya. 

"Yang diatas (Dinas-dinas, kelurahan dan kecamatan) mendapat nama baik, tapi kader dibawah terinjak-injak, "ujar Sita Pramesti, kader dari Mulyorejo. 

"Tugas kami berat, padahal sesuai pernyataan Pak Eri di Convention Hall, kader hanya bertugas membantu, bukan menggantikan tugas pemerintah, "tegasnya. 

Adanya aplikasi 'Sayang Warga' pun menjadi keluhan utama para Kader. 

"Kader itu berjalan dengan hati, bukan melihat uang. Kami mohon bu Dyah memfasilitasi masalah ini, "ungkap Poerwati, kader senior dari Gubeng. 

"Bukan rahasia umum, setiap Pemilu kami juga turut berjuang, "tambahnya. 

Di ruangan Fraksi, para kader sepakat, per 1 Maret mau colling down dulu alias stop semua kegiatan kader, hingga ada pembicaraan lanjutan kemudian ada revisi kebijakan. 

"Kegaduhan ini bermula sejak ada pengumuman Walikota tentang Kader Hebat Surabaya," ujar Dyah Katarina yang saat ni menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya. 

Pengumumannya, nanti ada 3 atau 4 kader per RT yang akan dipilih dan diseleksi sebagai kader terbaik dan menerima insentif 400rb/bulan. Orang-orang ini akan menangani semua kegiatan para kader selama ini. 

"Nah pertanyaannya, kader yang lain dikemanakan, padahal di PKK ada kriteria kader khusus dan kader umum. Basisnya kader ini kan dari PKK ?" tanyanya. 

Hal ini menurut Dyah, tidak terjawab oleh Walikota. 

"Tidak dijawab, ndak tau pembisiknya siapa, yang pasti akan dilakukan, "sesalnya. 

Kader ini muncul dari panggilan jiwa, kegotong royongan dan keikhlasan. 

"Awalnya sukarela, dulu ndak ada insentif tetep jalan. Seperti Posyandu dan sebagainya. Nah saat sudah jalan, lah kok dibilang ndak aktif gara-gara kasus Stunting tinggi, "paparnya. 

Diakui, kader ini tidak bisa full karena harus berbagi kegiatan dengan tugas keluarga. Tapi mereka saling koordinasi dan membantu satu sama lain. 

"Ini yang membuat mereka enjoy. Mereka berterima kasih kalau ada apresiasi dari Pemkot, tapi caranya jangan main pecat, "tegas anggota DPRD dua periode ini. 

Harapannya, semua kebijakan Walikota terkait kader, selalu dibicarakan dan diambil yang terbaik untuk kota Surabaya. 

"Jangan ada keputusan yang seolah seperti membalikan telapak tangan. Ini seperti sulapan-sulapan. Seperti kasus Stunting yang melonjak dan dianggap kader tidak bekerja, padahal ini tanggung jawab Pemkot, "ungkap DK panggilan mantan ketua PKK Surabaya ini. 

Ia menjelaskan, tugas kader tak hanya terkait stunting, masalah pengelolaan sampah dulu juga menjadi tugas kader, meski sekarang tidak diaktifkan. 

"Boleh saja membuat pakem sendiri, tapi harus tetap mengikuti aturan PKK pusat. Jangan kita sebagai orang baru dilantik lantas membuat gara-gara sendiri. Ini ada yang mis, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Walikota sehingga terjadi hal seperti ini, "pungkasnya. (red)

Foto : Puluhan kader lingkungan dan kader kesehatan wadul ke ruang fraksi PDIP Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni