Skip to main content

Dewan Berharap Dirut PD RPH Baru Harus Bisa Maksimalkan Distribusi Daging Peternak Lokal

Mediabidik.com - Pasca pengesahan direktur utama yang baru, Perusahaan Rumah Potong Hewan Daerah (PD RPH) Surabaya diminta untuk berbenah. Wali Kota Eri Cahyadi bahkan buru-buru memberikan pekerjaan rumah.

Salah satunya menyerukan untuk segera menuntaskan rencana relokasi RPH Surya yang semula di kawasan Pegirian, digeser ke kawasan Banjar Sugihan.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, pemutakhiran relokasi PD RPH Surya memang harus cepat dilakukan. Dengan begitu, program-program kerja direksi bisa dikebut dalam rangka mengoptimalkan ketahanan pangan di kota Pahlawan.

Namun politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, agar relokasi PD RPH Surya berada di tempat yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan masalah di belakang.

"Rumah baru PD RPH, pertama harus aman dan nyaman. Kedua, bakal calon gedung RPH kan masih ada permasalahan hukum yang mengganjal, maka itu harus diselesaikan dulu sampai tuntas," ujar Anas, Senin (14/2/2022).

Di samping mendorong kesiapan relokasi PD RPH Surya, Anas juga berharap dirut terpilih membuat sebuah terobosan. Seperti misalnya, memaksimalkan sektor distribusi daging para peternak lokal.

"Jadi tidak hanya meningkatkan usaha jasa pemotongan hewan saja, tetapi ada target-target tertentu, seperti misalnya para peternak lokal kita diberdayakan, dibantu meningkatkan pendistribusian daging hingga ke pasar tradisional dan modern," ucapnya.

Tidak kalah penting, Anas mengharapkan PD RPH Surya ke depan dapat ikut berperan dalam menstabilkan harga daging manakala terjadi lonjakan atau kekurangan produksi.

"PD RPH dulu punya rencana akan menjadi rumah pemotongan bagi hewan unggas, itu akan lebih bagus lagi kalau terealisasi," tuntasnya. (Pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni