Skip to main content

Dewan Berharap Dirut PD RPH Baru Harus Bisa Maksimalkan Distribusi Daging Peternak Lokal

Mediabidik.com - Pasca pengesahan direktur utama yang baru, Perusahaan Rumah Potong Hewan Daerah (PD RPH) Surabaya diminta untuk berbenah. Wali Kota Eri Cahyadi bahkan buru-buru memberikan pekerjaan rumah.

Salah satunya menyerukan untuk segera menuntaskan rencana relokasi RPH Surya yang semula di kawasan Pegirian, digeser ke kawasan Banjar Sugihan.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, pemutakhiran relokasi PD RPH Surya memang harus cepat dilakukan. Dengan begitu, program-program kerja direksi bisa dikebut dalam rangka mengoptimalkan ketahanan pangan di kota Pahlawan.

Namun politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, agar relokasi PD RPH Surya berada di tempat yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan masalah di belakang.

"Rumah baru PD RPH, pertama harus aman dan nyaman. Kedua, bakal calon gedung RPH kan masih ada permasalahan hukum yang mengganjal, maka itu harus diselesaikan dulu sampai tuntas," ujar Anas, Senin (14/2/2022).

Di samping mendorong kesiapan relokasi PD RPH Surya, Anas juga berharap dirut terpilih membuat sebuah terobosan. Seperti misalnya, memaksimalkan sektor distribusi daging para peternak lokal.

"Jadi tidak hanya meningkatkan usaha jasa pemotongan hewan saja, tetapi ada target-target tertentu, seperti misalnya para peternak lokal kita diberdayakan, dibantu meningkatkan pendistribusian daging hingga ke pasar tradisional dan modern," ucapnya.

Tidak kalah penting, Anas mengharapkan PD RPH Surya ke depan dapat ikut berperan dalam menstabilkan harga daging manakala terjadi lonjakan atau kekurangan produksi.

"PD RPH dulu punya rencana akan menjadi rumah pemotongan bagi hewan unggas, itu akan lebih bagus lagi kalau terealisasi," tuntasnya. (Pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...