Skip to main content

Dewan Dukung Kebijakan Pemkot Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka 50%

Mediabidik.com - Seiring meningkatnya angka Covid-19, PTM terbatas di Surabaya akan diberlakukan 50%, Hal itu berdasarkan Surat pemberitahuan Dispendik bernomor 421/3231/436.7.1/2022.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendukung kebijakan Pemerintah Kota memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka(PTM) Terbatas 50%.

Reni menjelaskan Meningkatnya angka positif covid ini juga tak lepas dari upaya tracing testing yang dilakukan secara massif, Ini perlu ditingkatkan. Agar warga yang terpapar bisa segera diketahui dan diisolasi ditempat yang layak agar bisa mempercepat proses penyembuhan.

"Kita semua tentu sudah berharap ini segera berakhir, Tentunya juga punya bayangan ini endemi nyatanya kemudian saat ini meningkatkan." kata Reni Astuti, Jumat (4/2/2022). 

Reni menuturkan, awal pelaksanaan PTM terbatas 100% tidak ada terpapar Covid-19, kalaupun ada kasusnya tidak sampai 2 digit. 

"Tapi sekarang, di Hotel Asrama Haji, kasusnya 160, belum lagi di tempat lain." ucapnya. 

Karena ini masih pandemi, maka kebijakan di sektor pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan dasar keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum. 

"Saya melihat memang satgas covid ini terus melakukan pemantauan, trendnya, angkanya skalanya bagaimana? Kemudian ini aman semuanya," ungkap Reni. 

Maka kemudian diambil keputusan  rencananya untuk PTM dilakukan terbatas 50%. Artinya sambung Reni kalau kemarin masuk dengan shif pagi dan shif siang. 

Saat ini anak masuknya gantian jadi 50% kemudian besoknya yang daring PTM terbatas jadi gitu selang seling tentu ini nanti prokes di upayakan. 

Legislator Perempuan PKS itu berharap orang tua,serta masyarakat untuk tetap tidak panik Terhadap kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kota Surabaya.

"Dan juga, Kita mengapresiasi langkah Pemkot untuk mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk meminimalisir." pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63