Skip to main content

Kasus Pungli SKDU Masih Proses Pemeriksaan

SURABAYA (Media Bidik) – Dari hasil rekomendasi Ombusman Republik Indonesia (ORI) terkait pungutan liar(Pungli) tentang perijinan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang melibatkan beberapa perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kota Surabaya hingga hari ini masih dalam tahap pemeriksaan team Adhock yang terdiri dari masing-masing SKPD.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Surabaya, Mia Santi Dewi saat dikonfirmasi Kamis(5/2) mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan atasan langsung, hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Sebagian sudah jalan pada pemeriksaan atasan langsung. Sebenarnya kalau dari inspektorat sendiri sudah selesai pemeriksaannya. Karena kan kita mengacu pada PP no. 53 tadi, jadi tetap harus diproses sama atasan mereka masing-masing," papar Mia.

Mia menjelaskan, bahwa kasus tersebut tergolong pelanggaran berat. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat dan atasan nantinya akan diserahkan langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Walikota Surabaya, dan setelah diserahkan kepada PPK, maka dari PPK menginginkan agar dibentuk tim pemeriksa lagi yang terdiri dari beberapa SKPD diantaranya BKD, Inspektorat, Bagian Hukum dan atasan langsung. 

"Sekarang tim ini sudah dibentuk, ada sebagian dari 6 orang dan 4 orang yang sudah diperiksa. Dan hasil pemeriksaan inilah nantinya yang akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada 6 oknum perangkat daerah yang terlibat,"jelasnya.

Sementara, kepala Inspektorat Pemkot Surabaya, Sigit Suharsono saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan hasil dari pemeriksaan terhadap 6 oknum yang terlibat.

"Sudah kita serahkan kepada atasannya langsung. Kalau yang melanggar itu dari Kasi Trantib dan Lurah, maka yang berhak memeriksa adalah Camat sebagai atasan langsung. Begitu juga dengan staff cipta karya yang ada UPTSA, maka yang memeriksa adalah kepala dinas Ciptakarya dan semua sudah kita serahkan ke BKD. Jadi, acuannya sudah ada dalam PP 53," ungkapnya.

 Masih menurut Sigit,"Pelanggaran yang dilakukan mereka masuk dalam pelanggaran sanksi berat, dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada 6 oknum tersebut. Diantaranya, penundaan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan tugas jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.(Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...