Skip to main content

Siapkan Pekerja Berkualitas Untuk Hadapi MEA

SURABAYA(Media Bidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pintu kepada para pekerja di Kota Surabaya yang ingin menyampaikan permasalahan seputar ketenagakerjaan. Penyampaian permasalahan akan lebih elok bila dilakukan dengan berdialog dan tanpa aksi anarkis.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan pidato tanpa teks pada upacara peringatan Hari Pekerja Indonesia Tahun 2015 di halaman Taman Surya, Senin (23/2). Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya, serta ratusan pekerja yang merupakan perwakilan dari 30 DPC Serikat Pekerja di Surabaya.

"Saya minta ketua Serikat Pekerja bisa sampaikan permasalahan atau keluhan ke saya, semisal soal BPJS. Jangan melakukan hal-hal anarkis karena itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi lakukan komunikasi yang baik. Permasalahan saudara adalah masalah kami. Forpimda akan mendukung saudara," tegas Walikota Tri Rismaharini yang disambut tepuk tangan para pekerja.

Sesuai dengan tema peringatan Hari Pekerja Indonesia ke-52 "dengan Hari Pekerja Indonesia pekerja dan pengusaha  Surabaya siap bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", walikota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan kota Surabaya ini juga memotivasi para pekerja untuk tidak takut menghadapi persaingan global. Caranya adalah dengan memperkuat kebersamaan, gotong royong dan juga mempererat silaturrahmi.

"Perkuat kekompakan. Jaga silaturrahmi. Jangan mau terpecah-belah. Kita harus kompak menghadapi era baru MEA. Jangan mudah perekonomian kita dihancurkan oleh negara lain. Indonesia akan maju bila pekerjanya berkualitas. Di pundak saudara-saudara, negara ini bisa bersanding dengan negara-negara maju," sambung walikota.

Walikota sarat prestasi ini mengingatkan, sekarang ini ada banyak negara yang berminat menanamkan investasi di Indonesia, termasuk di Surabaya. Bukan tidak mungkin, para pengusaha luar negeri yang berinvestasi di Indonesia, juga akan mengajak serta para pekerja dari negaranya. Bila warga Surabaya tidak siap menghadapi hal itu, dalam arti tidak memiliki kompetensi yang unggul, mereka kelak hanya akan menjadi penonton di kotanya sendiri.

Bila sudah seperti itu, artinya warga Surabaya akan kembali terjajah seperti zaman penjajahan dulu. Bedanya, penjajahan era millennium sekarang berupa penjajahan ekonomi. Padahal, pekerja sebagai bagian dari generasi sekarang, punya tugas untuk melanjutkan kemerdekaan yang telah diupayakan pejuang dulu. Caranya dengan mengusir penjajah era modern

"Jangan mau jadi penonton di kota sendiri. Ada saatnya roda di bawah tapi ada saatnya roda di atas. Kesempatan kita pasti datang. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada para pekerja. Mudah-mudahan  momentum ulang tahun pekerja ini, menambah semangat kita untuk lebih bekerja keras," jelas walikota yang gemar membaca buku ini.

Di akhir acara, Walikota Surabaya bersama Forpimda, menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga perwakilan DPC Serikat Pekerja atas kontribusinya dalam ikut menciptakan lingkungan industri yang kondusif di Surabaya.

Seusai upacara, para pekerja yang mengenakan "seragam kebesaran" masing-masing itu bisa menikmati sarapan gratis berupa soto ayam, soto daging, nasi rawon, nasi pecel dan nasi campur.  Ada juga beberapa pekerja yang mengajak walikota berfoto bareng.(Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni