Siapkan Proteksi dan Sertifikasi Pekerja Untuk MEA

SURABAYA(Media Bidik) - Pada bagian lain, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya memberikan program pelatihan, proteksi, dan sertifikasi profesi. Pemberian program tersebut diberikan secara gratis bagi warga Surabaya dengan tujuan meningkatkan daya saing dan mutu pekerja serta memperluas jaringan kerja. Selama rentang 2014 hingga 2015, Disnaker Surabaya sudah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 866 warga.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Rizal Zainal Arifin menjelaskan proteksi merupakan salah satu kewajiban dalam rangka melindungi tenaga kerja. Misalnya, dengan memberikan pembinaan kepada pekerja agar mampu menyelesaikan permasalahan mereka dengan perusahaan secara musyawarah.

"Kita ingin menciptakan iklim industri di Surabaya yang harmonis. Karena semua permasalahan hanya bisa diselesaikanm dengan cara berkomunikasi tanpa harus mengandalkan kekerasan," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (23/2).

Selain proteksi, sertifikasi profesi diberikan kepada pekerja agar bisa bekerja di 9 Negara ASEAN. Menurut Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja, Irna Pawanti, Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah siap menghadapi MEA. Bahkan, perusahaan juga didorong melakukan sertifikasi secara mandiri.

"Kita juga mengajak perusahaan untuk mendorong sertifikasi kepada pekerjanya. Sejak tahun 2012 kita juga sudah melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam merumuskan poin-poin penerbitan sertifikasi sesuai profesinya," imbuh pejabat berjilbab ini.

Tahun ini pemkot menyiapkan kuota 3052 sertifikasi yang diberikan secara gratis. Diantaranya untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pariwisata, Terapis SPA, Mekanik Motor, Mekanik Mobil, dan Kelistrikan.

Sertifikasi tahun ini diprioritaskan sesuai visi Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan. Sertifikasi ini akan dikeluarkan secara resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dia melanjutkan, lembaga ini merupakan lembaga independen yang langsung dibuat oleh presiden.(Topan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog