Ketua, Sekwan dan Anggota DPRD Surabaya Turut Hadiri Launching Podcast JUDES

Mediabidik.Com - Kelompok Kerja Jurnalis Dewan Surabaya (Pokja Judes) resmi melaunching Podcast Judes pada Rabu (14/06/2023).

Peresmian ditandai dengan potong tumpeng oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono ke salah seorang jurnalis senior Pokja Judes.

Dalam sambutannya, Adi Sutarwijono mengapresiasi ide kreatif teman-teman Pokja Judes mendirikan podcast.

"Saya memberikan apresiasi karena sekarang wartawan sudah jauh lebih maju," ujar politisi akrab disapa Awi ini.

Ia menambahkan, adanya podcast ini menjadi wahana bagi teman-teman jurnalis untuk memberikan gagasan-gagasan untuk pembangunan Kota Surabaya.

"Ini merupakan wadah yang tepat, podcast ini bisa disampaikan ke khalayak ramai, sehingga warga masyarakat merasakan gagasan yang masuk," ungkap Awi.

Sementara Sekretaris DPRD Surabaya (Sekwan), Musdiq, yang turut hadir di acara launching ini mengatakan, kehadiran podcast ini akan melengkapi gedung dewan, yang mempunyai misi salah satunya adalah mengedukasi kepada masyarakat.

"Kami dari sekwan berusaha untuk mensupport kegiatan teman-teman semua, selama masih dalam koridor," pungkasnya.

Ketua Pokja Judes, Maulana menyampaikan, podcast ini sebagai perwujudan masyarakat jurnalis untuk mengejawantahkan beberapa pasal di Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Jurnalis itu juga punya tanggung jawab sosial dan butuh mengedukasi masyarakat mengenai apapun," kata Maulana.

Ia menegaskan, tercetusnya ide pembuatan podcast ini dari hasil diskusi teman-teman pokja, dan semua konsep dan fasilitas podcast melalui hasil swadaya.

Selain Ketua DPRD Surabaya dan Sekwan, hadir pula Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony serta Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Budi Leksono.(red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog