Skip to main content

Untuk Keamanan dan Kenyamanan Pengunjung, DKPP Terus Monitoring Wisata Romo Kalisari Adventure

Mediabidik.Com - Untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengunjung Romo Kalisari Adventure, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya selalu melakukan monitoring dan pengawasan bagi seluruh UMKM Romo Kalisari Adventure. Khususnya masalah kebersihan, penghijauan dan keamanan. 

Ipong Wisnu Kabid Perikanan DKPP kota Surabaya mengatakan, supaya nyaman supaya aman pengunjung yang ada dilokasi, oleh sebab itu kami memberikan arahan baik kepada teman-teman DKPP maupun teman-teman MBR. Karena dilokasi itu adalah program padat karya yang dicanangkan oleh bapak Walikota pada bulan September 2022.

"Leading sektornya DKPP, salah satu program padat karya yang dilaksanakan oleh DKPP, salah satu nya di Romo Kalisari itu. "ujar Ipong kepada Mediabidik, Jum'at (2/6/23). 

Jadi, kata Ipong, seluruhnya dimanfaatkan pengelolaannya oleh MBR sendiri untuk program padat karya. Khususnya untuk warga Romo Kalisari, karena sebelum ada Adventure Romo Kalisari Land itu tempat pelelangan ikan (TPI) yang dimanfaatkan oleh nelayan yang ada disekitar Romo Kalisari. 

"Sehingga prioritas pengelolaannya oleh MBR yang ada di sekitar Romo Kalisari," ucap Ipong. 

Mantan Sekertaris DKRTH menambahkan, kami selalu melakukan monitoring, jadi dari monitoring yang telah kami laksanakan ada beberapa yang perlu dibenahi. Contoh kebersihan, karena disana ada sentra makan minum, kemudian wahana-wahana yang bisa dicoba oleh masyarakat mungkin ada yang buang sampah dan sebagainya. 

Kemudian, kedua terkait dengan penghijauan, karena lokasi di Romo Kalisari adalah lokasi yang baru sebagai salah satu kunjungan wisata sehingga perlu dilakukan penghijauan. Didalam penghijauan itu, sekarang kan lagi musim kemarau, kita tadi berdiskusi bagaimana caranya melakukan penyiraman dan sebagainya. 

"Alhamdulillah, tadi dapat bantuan dari dinas lingkungan hidup (DLH) juga PMK untuk membantu penyiraman. Karena area disana itu air payau, sehingga ada beberapa tanaman yang tidak tahan terhadap air payau." ungkap Ipong. 

Kemudian yang ketiga terkait keamanan, karena banyak pengunjung khususnya, hari libur Sabtu dan Minggu kami prioritaskan keamanan, kami berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, jajaran samping untuk berusaha membantu DKPP untuk membantu monitoring, khususnya keamanan bagi pengunjung dilokasi. 

"Kami secara rutin melakukan monitoring pengawasan, karena ini adalah tugas dari bidang perikanan, sehingga kami diperuntukkan untuk konsentrasi disana. "terangnya. 

Lanjut Ipong, sebelumnya memang ada komplain yaitu tadi, terutama soal kebersihan, kita siapkan petugas-petugas kebersihan yang setiap saat melakukan pembersihan, yang kedua juga pengeras suara untuk memberikan himbauan atau melakukan pemberitahuan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan keamanan. 

"Karena ini adalah fasilitas umum yang harus sama-sama kita jaga, untuk monitoring tidak harus dua bulan sekali, bisa dua minggu atau apabila kami rasa mendapat laporan bahwa kurang ini-kurang ini, kami langsung terjun ke lapangan untuk antisipasi itu, bahkan untuk perbaikan kedepannya." pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni