Skip to main content

Bank Jatim Menjadi Bank Pertama Dalam Pelaksanaan IKD For Banking di Indonesia

Mediabidik.Com- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) selangkah lebih maju dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, hari ini bank kebanggaan arek Jawa Timur ini telah menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan (#IKD4Banking). 

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan adendum kerja sama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) . 

Kegiatan penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi yang disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Balai Kota Surabaya, pada Selasa (27/6/2033).

Dalam kesempatan tersebut, Busrul menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta jajaran dan Wali Kota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada Bank Jatim untuk melakukan kerjasama layanan integrasi IKD dengan perbankan.

"Kami mengucapkan terima kasih, karena Bank Jatim sudah diberi kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk menjadi pilot project dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kami harapkan kerja sama ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya, dalam melakukan transaksi pelayanan publik ataupun privat dengan hanya melalui telepon genggam,"paparnya.

Selain itu, Busrul juga berharap dengan hal ini bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas. "IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat, sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial, maka akan lebih tepat sasaran, serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD,"ungkapnya.

Sehingga, kebenaran data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. "Perlu diketahui, IKD ini bisa digunakan untuk membuka rekening di Bank Jatim, dan kami berhasil jadi yang pertama di Indonesia dalam hal pengimplementasian ini. Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di Bank Jatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman," tambah Busrul.

Busrul pun menegaskan, semoga kerja sama ini tak hanya berhenti sampai di sini saja. Tetapi ke depannya semoga ada hal baik serta inovasi lagi untuk mendobrak perubahan. "Tentunya penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini merupakan sinergitas yang baik bagi Pemkot Surabaya dan Bank Jatim. Semoga program-program positif seperti ini dapat terus berlanjut di kemudian hari," ucapnya.

Eri Cahyadi juga menuturkan, dengan adanya launching IKD ini, berarti penggunaan IKD di Surabaya sudah wajib. Karena sejauh ini, mayoritas keluhan masyarakat Surabaya adalah terkait lambatnya mencetak KTP. "Akhirnya saya sampaikan solusinya ya pakai KTP digital. Kami bersyukur Bank Jatim sangat mendukung ini. Karena dengan IKD, data customer bisa lebih valid dan pasti, sehingga ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi,"bebernya. 

Sementara itu, Teguh berharap semoga ini bisa jadi role model untuk daerah-daerah lain. Karena menurutnya, IKD adalah terobosan baru KTP-elektronik versi digital yang bisa diaktivasi dalam smartphone. "Ke depan, IKD sebagai penghubung pelayanan publik bakal berlaku secara lebih masif dan lebih canggih. Dengan begitu, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses layanan Dukcapil dan perbankan," urainya. (rinto)


Caption: Bank Jatim kerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil  Kemendagri melaunching IKD untuk perbankan. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni