Skip to main content

Gelar Kegiatan Pemberdayaan Pedagang PRJ, Diskopdag Kota Surabaya Gandeng Komisi B

Mediabidik.Com - Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan mulai melakukan tata kelola Pasar Rakyat Jambangan (PRJ), pasca relokasi PKL Masjid Al Akbar. Salah satunya dengan menggelar kegiatan pemberdayaan kapasitas pedagang Pasar Rakyat Jambangan di Siola pada Rabu (07/06/2023). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pedagang dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Menurut Anas Karno sejak relokasi PKL Masjid Al Akbar, Komisi B mendorong supaya Dinkopdag segera melakukan tata kelola.

"Relokasi ini menempati lahan aset milik Pemkot yang sekarang menjadi PRJ, untuk menata PKL di sekitaran Masjid Al Akbar. Tata kelola ini selain membuat kawasan Masjid terlihat rapi, juga untuk pemberdayaan PKL," terangnya

Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan, upaya-upaya pemberdayaan terhadap PKL di PRJ sangat dibutuhkan. Supaya mereka mampu meningkatkan daya saing berikut kualitas produknya.

"Ini sangat bermanfaat bagi para pedagang, ada upaya pembinaan sehingga para pedagang ini bisa mandiri dalam berwirausaha. Dan kami sangat mensuport," jelasnya.

Anas menyebut 7 komponen yang patut dilakukan supaya usaha pedagang PRJ berkembang.

"Pendaftaran, Perizinan, Pendampingan, Pelatihan, Pemasaran, Pelaporan dan Permodalan. Itu semua membutuhkan gotong royong dari pemerintah kota dan para pedagang," jelasnya.

Tokoh penggerak UMKM tersebut menegaskan supaya pedagang PRJ tak perlu segan atau takut kalau mendapati persoalan di lapangan. "Silahkan laporkan ke kita Komisi B," tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinkopdag Kota Surabaya, Devie Afrianto mengatakan, peningkatan SDM pedagang PRJ akan dilakukan secara simultan. Mulai dari kemampuan mengakses pemasaran melalui mode digital atau e-commerce, hingga permodalan.

"Kita ada tim kreatif untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi supaya bisa memasarkan produk melalui kanal digital dan nantinya juga ada kurasi produk," imbuhnya.

Sedangkan program-program permodalan untuk UMKM yang disediakan instansi perbankan, diharapkan bisa terjangkau oleh pedagang PRJ.

"Kita juga menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada 148 pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Rakyat Jambangan. Disektor permodalan kita menggandeng perbankan," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni