Skip to main content

Gelar Kegiatan Pemberdayaan Pedagang PRJ, Diskopdag Kota Surabaya Gandeng Komisi B

Mediabidik.Com - Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan mulai melakukan tata kelola Pasar Rakyat Jambangan (PRJ), pasca relokasi PKL Masjid Al Akbar. Salah satunya dengan menggelar kegiatan pemberdayaan kapasitas pedagang Pasar Rakyat Jambangan di Siola pada Rabu (07/06/2023). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pedagang dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Menurut Anas Karno sejak relokasi PKL Masjid Al Akbar, Komisi B mendorong supaya Dinkopdag segera melakukan tata kelola.

"Relokasi ini menempati lahan aset milik Pemkot yang sekarang menjadi PRJ, untuk menata PKL di sekitaran Masjid Al Akbar. Tata kelola ini selain membuat kawasan Masjid terlihat rapi, juga untuk pemberdayaan PKL," terangnya

Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan, upaya-upaya pemberdayaan terhadap PKL di PRJ sangat dibutuhkan. Supaya mereka mampu meningkatkan daya saing berikut kualitas produknya.

"Ini sangat bermanfaat bagi para pedagang, ada upaya pembinaan sehingga para pedagang ini bisa mandiri dalam berwirausaha. Dan kami sangat mensuport," jelasnya.

Anas menyebut 7 komponen yang patut dilakukan supaya usaha pedagang PRJ berkembang.

"Pendaftaran, Perizinan, Pendampingan, Pelatihan, Pemasaran, Pelaporan dan Permodalan. Itu semua membutuhkan gotong royong dari pemerintah kota dan para pedagang," jelasnya.

Tokoh penggerak UMKM tersebut menegaskan supaya pedagang PRJ tak perlu segan atau takut kalau mendapati persoalan di lapangan. "Silahkan laporkan ke kita Komisi B," tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinkopdag Kota Surabaya, Devie Afrianto mengatakan, peningkatan SDM pedagang PRJ akan dilakukan secara simultan. Mulai dari kemampuan mengakses pemasaran melalui mode digital atau e-commerce, hingga permodalan.

"Kita ada tim kreatif untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi supaya bisa memasarkan produk melalui kanal digital dan nantinya juga ada kurasi produk," imbuhnya.

Sedangkan program-program permodalan untuk UMKM yang disediakan instansi perbankan, diharapkan bisa terjangkau oleh pedagang PRJ.

"Kita juga menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada 148 pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Rakyat Jambangan. Disektor permodalan kita menggandeng perbankan," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh