Skip to main content

Ini Saran Dewan Untuk Pemkot, Pasca Insiden Mobil Nabrak Tiang JPO Wonokromo

Mediabidik.Com– Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukadar menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar saat proyek pelebaran jalan dimulai penting untuk perhatikan keberadaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).

Komisi C sendiri membidangi pembangunan dan infrastruktur Kota Surabaya. "Nah, JPO Wonokromo berdiri sebelum ada proyek pelebaran jalan dan posisinya berada di tepi jalan. Ketika ada pelebaran jalan, maka tiang penyangga JPO ada ditengah bahu jalan ini yang berbahaya bagi pengguna jalan," ujar Sukadar di Surabaya, Jumat (16/06/2023).

Ia menjelaskan, akibat insiden kecelakaan mobil menabrak tiang JPO Wonokromo, Minggu (11/06/2023) Pemkot Surabaya harus segera mengganti struktur JPO. 

"Bagaimana caranya struktur JPO ini tidak menjadi beban ketika tiang penyangganya di lepas, ini kan intinya," jelas politisi senior PDIP Surabaya ini.

Sukadar menegaskan, Pemkot Surabaya harus melakukan evaluasi terkait JPO yang tiang penyangga nya berasa di tengah bahu jalan. 

Misalnya, kata Cak Yo sapaan Sukadar, ketika tiang penyangga di potong apakah kekuatan JPO tersebut berkurang, jika berkurang dan rentan ambruk maka harus segera diubah struktur JPO nya. 

"Bisa saja tiang yang ditengah JPO dipotong lalu di geser ke tepi jalan sebagai penambah beban JPO di ujungnya, jadi JPO membentang tanpa ada tiang di tengahnya dimana itu adalah bahu jalan," terangnya. 

Sukadar kembali mengatakan, insiden di Minggu pagi (11/06/2023) sebagai perhatian serius Pemkot Surabaya terhadap JPO yang rentan bahaya bagi pengguna jalan. Insiden ini merupakan pengalaman yang terburuk di Kota Surabaya.

"Jangan sampai setelah kejadian baru kita semua bingung langkah apa yang mau diambil. Kedepan, ini pelajaran buat Pemkot Surabaya soal JPO," tutup Sukadar.

Seperti diketahui, kcelakaan menabrak tiang JPO bukanlah kejadian yang pertama. Dulu, ketika proyek jalan frontage digarap keberadaan tiang JPO ini disorot. Masyarakat menilai bisa membahayakan pengguna jalan sebab tiang berdiri di tengah jalan.

Namun, sepertinya masukan tersebut tidak ditanggapi pemerintah. Buktinya, tiang dibiarkan di tengah jalan tidak dihilangkan atau dipindah. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...