Skip to main content

Disinyalir Ugal-ugalan, Anggota Fraksi PSI Minta Dishub Tegur Operator Bus TSS

Mediabidik.Com - Anggota Fraksi PSI DRPD Kota Surabaya, William Wirakusuma, kembali meminta Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan teguran keras kepada operator Trans Semanggi Surabaya (TSS) terhadap cara berkendara pengemudi bus tersebut.

"Saya sudah sering ingatkan, cara berkendara pengemudi Trans Semanggi Surabaya masih tidak baik, ugal-ugalan dan zig zag. Banyak aduan masuk ke WA maupun IG saya, dan kemarin saya sendiri yang menemukan pengemudi yang zig zag dan membahayakan kendaraan lain, bahkan mepet pengendara lain untungnya tidak sampai menyerempet." keluh William yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya itu.

William kemudian melanjutkan bahwa kejadian tersebut terjadi saat beliau melintas di MERR, ada sebuah bus TSS yang membelok secara mendadak dan kemudian melaju di jalur paling kanan. 

"Seharusnya sebagai angkutan massal, bus tetap berada di jalur kiri. Tidak boleh di jalur tengah apalagi dari jalur paling kiri mendadak berpindah dua jalur ke jalur paling kanan. Dan hampir saja menyerempet kendaraan lain, "lanjut William.

Perilaku pengemudi Bus TSS sudah menjadi perhatian legislator muda PSI tersebut sejak awal beroperasinya TSS karena membuat penumpang menjadi tidak nyaman. William juga yang adalah Legislator PSI Surabaya ini seringkali menggunakan sarana transportasi umum dan mendapati sendiri sebagai penumpang merasa tidak nyaman karena perilaku pengemudi TSS.

"Saya sudah berulang kali minta agar Dinas Perhubungan menberikan teguran, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti oleh pihak operator. Kalau seperti ini terus dan tidak berubah maka saya akan meminta agar kontrak tidak diperpanjang atau diputus segera" tegas William.

Pemerintah Kota Surabaya sedang berusaha membangun sistem transportasi yang nyaman dan aman, dengan harapan pemilik kendaraan pribadi mulai berpindah ke transportasi massal. Menurut William, jika layanan operator tidak memberikan kenyamanan penumpang maka penumpang juga enggan untuk naik transportasi umum lagi.

"Ini hanya tentang pengemudi, masih banyak catatan jelek lainnya tentang operasional TSS selama ini, dan sepertinya tidak ada upaya perubahan dari operator. Kalau begini terus maka saya tidak ragu untuk meminta Dinas Perhubungan bersurat kepada Kementrian Perhubungan agar diberi sanksi tegas pemotongan pembayaran atau bahkan pemutusan kontrak. Jalur yang ada biarlah dioperasikan oleh Suroboyo Bus." pungkas William Wirakusuma. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni