Skip to main content

Dewan Pertanyakan Urgensi Keberadaan RS Darurat Covid-19 di Mall Cito


Mediabidik.com
- Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan rapat koordinasi, terkait rencana keberadaan RS Darurat Covid-19 Siloam di Mall Cito. Rapat yang dilakukan lewat daring pada Selasa (23/02/2021) tersebut, diikuti pula oleh pihak manajemen RS Siloam, manajemen Mall Cito, Dinkes Surabaya, dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi).

Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan, dewan menanyakan urgensi dari keberadaan RS Darurat Covid-19 di Mall Cito, dalam rapat tersebut. "Kita semua mengetahui kalau pandemi Covid-19 sudah melandai. Dari 162 bed ICU rumah sakit rujukan Covid-19 yang mempunyai ventilator terisi 128 bed, jadi ada 36 bed yang kosong. Begitu pula bed di ICU tanpa ventilator terisi 17 bed dari 57 bed yang tersedia. Jadi ada 40 bed yang kosong," terang Khusnul. 

Dengan kondisi tersebut Khusnul mengingatkan, agar pemkot Surabaya melakukan kajian yang dalam terhadap rencana keberadaan rumah sakit tersebut. "Proses perijinannya panjang, diantaranya bagaimana soal IPAL, UKL UPLnya, kajian psikologis, ekonomi, kesehatan dan lain-lain " tegasnya.

Politisi perempuan PDIP Surabaya ini tidak menampik kalau keberadaan rumah sakit dibutuhkan di Surabaya, tapi keberadaannya harus merata seperti perencanaan kota. "Surabaya barat dan Surabaya timur yang membutuhkannya sekarang ini," ungkapnya.

Komisi D juga menanyakan bagaimana fungsi RS Darurat Covid-19 Siloam kalau pandemi berakhir. "Nanti bagaimana kalau pandemi berakhir. Apa mau jadi rumah sakit khusus infeksi atau rumah sakit umum. Kalau jadi rumah sakit umum harus menyediakan bed bagi masyarakat penerima PBI," terangnya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 tahun 2021 bahwa setiap rumah sakit swasta harus menyediakan 40 persen bed standart BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) APBN maupun APBD.

"Intinya adalah bagaimana rumah sakit swasta harus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak mampu," pungkas Khusnul. (pan) 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...