Skip to main content

Dewan Miris Jembatan Joyoboyo Belum Bisa Dimanfaatkan Masyarakat


Mediabidik.com –
Kalangan DPRD Kota Surabaya merasa miris melihat proyek pembangunan di Surabaya yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Contohnya mudah Jembatan Joyoboyo dan Jembatan Suroboyo, sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya."ujar anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron di Surabaya, Kamis (18/02/21).

Ia menjelaskan, Komisi C sebagai mitra Pemkot Surabaya disektor pembangunan, banyak kami menyoroti soal proyek jembatan yang sudah clear dibangun. 

Misalkan, kata Buchori Imron, Jembatan Joyoboyo yang sudah selesai dibangun namun belum bisa digunakan oleh publik, mestinya tidak usah menunggu diresmikan oleh Bu Risma (pada saat itu belum jadi Mensos, Red), tapi langsung saja dibuka Jembatan Joyoboyo tersebut.

"Jadi harus nyata bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bukannya pembangunan itu utamanya untuk kepentingan masyarakat, begitu juga dengan Jembatan Joyoboyo. Jadi kok sepertinya miris saya melihat pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh publik."tegasnya.

Buchori Imron menerangkan, setiap proyek pembangunan yang sudah selesai tentu ada biaya maintenance atau perawatan, nah jika dibiarkan tidak digunakan masyarakat anggaran perawatan kan tetap keluar.

Kedua, jelas politisi senior PPP Kota Surabaya ini, tujuan utama dibangun Jembatan Joyoboyo adalah untuk mengurangi kemacetan di sekitar Wonokromo, Joyoboyo, atau arus lalu lintas dari arah selatan yaitu A. yani yang akan masuk ke Jalan Darmo atau Jalan Diponegoro.

"Nah jadi tujuan utamanya bangun Jembatan Joyoboyo belum tercapai, harusnya sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 27 Desember 2020 dibuka itu Jembatan Joyoboyo, terlepas diresmikan atau tidak diresmikan Walikota Surabaya, saat itu Tri Rismaharini."tuturnya.

Lebih lanjut Bunchori Imron mengatakan, proyek Jembatan Joyoboyo dibangun menggunakan APBD Kota Surabaya dengan nilai kontrak Rp39 miliar. Jembatan dengan panjang 150 meter dan lebar 17 meter itu akan melintas di sungai dekat Terminal Intermodal Joyoboyo.

"Nah itu duit rakyat loh, jika belum dimanfaatkan masyarakat ya itu artinya kita mengkhianati amanah rakyat."ungkapnya.(pan)

Foto : Buchori Imron anggota Komisi C DPRD Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...