Skip to main content

Belum Mengantongi Ijin Operasional, Dewan Desak RS Siloam Hentikan Pembangunan


Mediabidik.com – Komisi A DPRD kota Surabaya meminta kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Siloam untuk menghentikan rencana operasional RS Khusus Covid-19 yang berada satu area dengan City of Tomorrow (Cito) Mall-Surabaya.

Usai sidak ke Cito Mall, Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habibah mengatakan, karena belum mengantongi izin operasional maka kami minta rencana pembangunan proyek RS Khusus Siloam dihentikan.

"Rencananya operasional dimulai tanggal 08 Februari  2021, tapi karena belum ada izin operasional untuk rumah sakit, maka kami tegaskan kepada manajemen Siloam hentikan rencana opening tersebut ."tegasnya kepada wartawan usai sidak di Cito Mall, Kamis (04/02/21).

Habibah menjelaskan, secepatnya Komisi A akan memanggil pihak-pihak terkait seperti, Dinas Perizinan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, LH, Cipta Karya, pengembang, untuk lebih lanjut membahas pro kontra operasional RS Khusus Covid-19 di Cito Mall.

"Kami juga meminta menghentikan aktifitas sementara di area Cito Mall yang akan difungsikan menjadi Rumah Sakit Covid-19. Sampai ada hasil hearing nanti Senin pekan depan, kami minta stop kegiatan di dalam RS Khusus Covid-19 Cito Mall."kata politisi milenial PKB Kota Surabaya tersebut.

Sementara Mahmud, anggota Komisi A DPRD kota Surabaya menegaskan, secara general pihak Siloam tidak memiliki izin operasional rumah sakit khusus Covid-19.

Jadi, kata Mahmud, jika tetap beroperasi berarti ini tidak benar sama sekali, dan pihak Siloam melanggar aturan yang ada. 

Pasalnya, terang Mahmud, dalam site plan manajemen induk Siloam yaitu, Lippo Group, site plannya untuk hotel, lah mengapa berubah menjadi rumah sakit khusus Covid-19.

"Jika tetap beroperasi Itu artinya ada izin siluman, Ini yang perlu kita awasi secara ketat."ungkapnya.(pan)

Sementara Jimmy Humas RS Siloam ketika dikonfirmasi terkait desakan DPRD Surabaya untuk menghentikan pembangunan RS khusus Covid-19 di Cito Mall, dia belum bisa berkomentar karena masih dalam perjalanan balik ke kantor. 

"Saya belum bisa komentar, karena masih dijalan. Nanti akan saya balas lewat WA. "pungkasnya. (pan) 

Foto : Komisi A DPRD Surabaya saat melakukan sidak di Cito Mall. 
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...
Read more