Skip to main content

Dewan Apresiasi Pembangunan Posko Prokes Diarea Pasar Tradisional


Mediabidik.com
– Komisi D DPRD kota Surabaya cukup mengapresiasi rencana Satgas Covid-19 Kota Surabaya yang akan membangun posko Protokol Kesehatan (Prokes) di area pasar tradisional.

Seperti diketahui, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bakal mendirikan posko di sekitar pasar-pasar tradisional. Ini dilakukan untuk menggencarkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di lingkup pasar yang menjadi salah satu pusat keramaian.

Sekretaris Komisi D, Dr. Akmarawita Kadir mengatakan, memang sesuai Perwali 67 Tahun 2020 yang sudah direvisi menjadi Perwali No 2/2021, semua pelaksanaan penanggulangan Covid-19 masing-masing ada koordinator nya.

Dan jika tidak salah di Perwali tersebut disebutkan ada 15 sektor, termasuk pasar ini masuk dalam sektor tersebut. Masing-masing koordinator ini bertanggung jawab terhadap adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap Prokes.

"Sementara di area pasar, ketidakpatuhan Prokes nya diatas 50%, dibanding kepatuhan nya. Jadi kami apresiasi kepada Satgas Covid-19 Kota Surabaya yang akan membangun posko, untuk menggencarkan penegakan dan pengawasan Prokes di pasar."ujarnya di Surabaya, Jumat (05/02/21).

Ia menambahkan, posko prokes di pasar sangat baik, namun harus memiliki program yang jelas dari posko tersebut. Misalkan, mengingatkan 5 M yaitu Mencuci Tangan, Masker, dan Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas.

Nah, tambah Dr. Akmarawita Kadir, kami minta posko prokes di pasar kordinatornya adalah yang tahu betul berapa luas dan area pasar, sehingga bisa dimodifikasi pasarnya dengan tujuan bisa membatasi gerak pengunjung. 

"Jadi fungsi posko disamping untuk mengingatkan pengunjung soal prokes, juga penanggung jawab posko prokes bisa memodifikasi pasar."tegasnya.

Dr. Akmarawita Kadir menerangkan, modifikasi pasar disini dalam artian, pengaturan keluar masuk pengunjung, monitoring jarak pengunjung, ya seperti pasar modern lah. Hanya ini, pasar tradisional yang dimodifikasi demi mencegah Covid-19 di area keramaian seperti pasar.

Jika ini diterapkan, tambah Akmarawita Kadir, Prokesnya tetap berjalan, sementara para pedagang juga tidak kehilangan pembeli, dan warga juga merasa nyaman ke pasar tidak takut tertular Covid-19.

"Terpenting posko Prokes di area pasar tradisional, jangan sampai menganggu kegiatan ekonomi yang ada di pasar tersebut."ungkapnya.(pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah