Skip to main content

Pengacara Agus Minta OPD Tindaklanjuti Rekomendasi Dewan


Mediabidik.com
– Menindaklajuti Rekomendasi DPRD Surabaya terkait rumah usaha pencucian sarang burung walet Kertajaya indah II milik Bing Hariyanto, pengacara Agus Hartono sebagai pengadu meminta agar Pemerintah kota Surabaya melalui dinas terkait dapat melaksanakannya.

Kepada media, Abu Abdul Hadi (pengacara Agus Hartono) menjelaskan bahwa didalam rekomendasi poin ketiga, agar rumah usaha tersebut ditutup dari tempat itu karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan sudah sepatutnya pemerintah kota menjalankannya.

"Rekomendasi tersebut sudah melalui mekanisme yang ada," kata Abu ditemui di Surabaya, Senin (22/2/21)

Mekanisme tersebut, kata Abu, yang pertama adalah sidak (Inspeksi mendadak, red) ke lokasi perumahan Kertajaya Indah II / Blok F-213 Surabaya.

Selanjutnya adalah tiga kali dilakukan hearing di Komisi A, yaitu tanggal 12 dan 28 Desember 2020, dan hearing ketiga tanggal 4 Januari 2021.

Kemudian dari situ juga Komisi A meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memfasilitasi musyawarah kedua belah pihak, pengadu dan teradu namun tetap tidak membuahkan hasil.

Membaca dari surat tersebut, Abu menjelaskan bahwa disitu DPRD tidak melarang Bing Hariyanto untuk melakukan usaha, namun jangan pemukiman warga.

Anehnya, Rekomendasi DPRD tertanggal 28 Januari 2021 pada saat yang sama dilokasi diduga melakukan pembuatan sarana IPAL karena ada para pekerja dan membawa seperti tandon masuk kerumah yang bersangkutan. "Nah, kalau benar ada pembuatan tandon IPAL, berarti selama ini belum ada IPAL. Lalu ijin DLH (Dinas Lingkungan Hidup, red) mengacu darimana," ungkap Abu.

"Semua bukti baik foto maupun dokumen sudah kami kantongi, mau kemanapun kami siap. Sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi undang-undang," tandasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63