Skip to main content

Komisi A Keluarkan Rekom Penutupan Sementara Diskotik Pentagon

Mediabidik.com – Salah satu keluarga korban pengeroyokan didampingi ormas dan tokoh masyarakat Maluku Satu Rasa yang tinggal di Surabaya datang menemui Komisi A DPRD Surabaya.

Maksud kedatangan mereka meminta kepada Komisi A untuk menutup sementara operasional diskotik Pentagon di jalan Tegalsari atas kejadian yang terjadi pada kamis (07/02/2020) pagi dini hari.

"Tuntutan kami izin operasional diskotik Pentagon untuk sementara di cabut dulu sambil menunggu proses penyelidikan selesai," ujar Piter Manuputi Pembina ormas Maluku Satu Rasa. Rabu (12/02/2020).

Menurut Piter, kalau secara pidana bersalah ada keterlibatan dari Pentagon pihaknya meminta pemkot harus menutup izin usahanya

"Kalau tuntutan tidak direspon kami akan membawa masa lebih besar lagi," katanya. ditemui usai hearing.

Tetapi hal itu, pihaknya berharap tidak terjadi karena menurut ia, kita di Pemuda Pusura yang diketuai Cak Dullah juga ikut jogo Suroboyo.

"Kita sudah berkomitmen dengan teman teman polri untuk jogo Suroboyo," tuturnya.

Sementara itu, hasil hearing ini, Komisi A mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasional diskotik Pentagon atas peristiwa kejadian ini.

"Otomatis Pentagon harus menghentikan operasionalnya," ujar Ayu Pertiwi Krishna Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Menurut Ayu, karena izin keramaiannya kena Surat Peringatan (SP) sebab jam tutupnya melebihi batas yang sudah ditentukan.

"Harusnya tutup jam 03.00 WIB, tapi ini melebihi jam tutup sampai jam 04.00 WIB itu yang kami dengar saat hearing tadi," katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemkot untuk di tertibkan semua terkait dengan hiburan malam dan harus betul betul dilaksanakan penertiban perda karena pihaknya sebagai pembuatan perda tidak sebelah mata.

"Tolong sama sama kita (DPRD) punya tugas pengawasan dan penertibannya ada di pemkot," katanya.

Atas kejadian itu, pihaknya berharap jangan sampai ada kejadian lagi seperti ini.

"Mari kita jaga sama sama kota Surabaya ini agar tetap aman dan kondusif," tuturnya.

Menanggapi rekomendasi itu pihak kuasa hukum pentagon Yulianto Simanjuntak menyampaikan ikut berduka cita atas kejadian ini

"Berdasarkan hasil rapat ini club Pentagon ditutup sementara sampai proses penyelidikan ada titik terang," ujar Yulianto Simanjuntak.

Didalam rapat, pihaknya mendorong kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap siapapun pelakunya.

"Pentagon tidak pernah menutup nutupi kejadian ini," ucapnya.

Bahkan, pihaknya juga memberikan semua informasi yang diperlukan untuk mengungkap perkara ini agar supaya terang dan jelas siapa saja pelakunya.

Sedangkan hasil rapat ini, lanjut kata ia, kalau memang dikatakan harus ditutup sementara, Pentagon sudah tutup operasionalnya sejak hari Minggu kemarin.

"Ini juga untuk menghormati proses penyelidikan supaya lebih cepat terungkap," ungkapnya.

Sementara ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya Antiek Sugiarti mengatakan semua ini ada mekanismenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihkanya juga sudah melakukan kajian dan analisa.

"Kita akan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada," pungkasnya.  (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni