Dewan Berharap Sengketa Lahan Antara Pemkot dan PT Maspion Cepat Selesai

Mediabidik.com - Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Buchori Imron berharap, sengketa lahan milik Pemkot Surabaya di Jalan Pemuda No.17 dengan PT Maspion segera dicarikan solusi dengan baik, agar pembangunan alun-alun bawah tanah cepat selesai dan bisa dinikmati masyarakat.

"Harus ada win-win solution, agar proyek alun-alun cepat clear."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (26/02/20).

Ia menjelaskan, proyek alun-alun bawah tanah Kota Surabaya yang didanai APBD senilai Rp60 miliar, saat ini masih ada sedikit kendala di lahan yang pernah disewa oleh PT Maspion.

Sehingga alun-alun Surabaya yang berada dibawah tanah, masih belum bisa diperluas sampai ke Jalan Pemuda No.17. "Karena masih sengketa." katanya.

Lebih lanjut Buchori Imron mengatakan, dari pihak Maspion merasa dirugikan karena tidak diperpanjang sewa Hak Penggunaan Lahan (HPL), nah alangkah baiknya Pemkot Surabaya juga memberikan solusi misalnya, ruislag atau dicarikan lahan pengganti.

"Agar dari pihak Maspion juga tidak merasa dirugikan, karena sejak 1996-2019 Maspion tetap membayar retribusi pajak lahan."terangnya.

Buchori Imron menambahkan, dari catatan Pemkot Surabaya bahwa, proyek alun-alun Surabaya sudah berjalan hampir 40%, hanya belum bisa tembus ke lahan di Jalan Pemuda No.17 karena masih sengketa dengan Maspion.

Dirinya memberi saran, agar Pemkot Surabaya segera menyelesaikan permasalahan lahan Pemuda 17, baik secara kekeluargaan ataupun secara hukum.

"Kami di Komisi C Berharap ada win-win solution, agar program Pemkot Surabaya yaitu alun-alun Surabaya bisa cepat selesai."ungkapnya.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog