Lilik Arijanto Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) kota Surabaya mengatakan, masih banyak persil pembebasan JLLT, JLLB belum terbayar. Biasanya anggaran untuk pembebasan Rp.400 miliar setiap tahun nya, pas refochusing kemarin tinggal Rp.200 miliar.
"Malah 2 tahun terakhir malah nol, tidak ada pembebasan semua. Sehingga angka angka itu numpuk menjadi Rp.600 miliar. Tapi tahun ini kita punya uang Rp.200 miliar dan sudah kita bayarkan semua, tinggal Rp.400 miliar, dan Rp.400 miliar ini seharusnya dibayarkan tahun depan atau PAK nanti, kalau PAK ada uang langsung kita bayar." kata Lilik, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (30/6/2022).
Saat ditanya perihal pemilik persil yang belum terbayar, Lilik menjelaskan, pemilik persil tetap nagih terus, karena penloknya sudah keluar mau dijual ke orang lain tidak bisa dan tidak bisa diapa apakan. Kalau sudah appraisal sesuai penlok, prosesnya cuma tinggal bayar. Dan mereka harus nunggu.
"Wilayah yang belum terbayar di JLLB ada, JLLT juga ada, dan paling banyak wilayah JLLT yang belum terbayar. Sekarang hanya tinggal sisa hutang Rp.400 miliar yang harus segera dibayarkan, sebenarnya bukan hutang. Tapi yang harus dibayarkan, apa itu skala prioritas, itu tergantung." jelasnya.
Lilik menyampaikan, dan sekarang saya tidak mengeluarkan appraisal sama sekali untuk tahun ini, khawatir nya tambah numpuk-numpuk, tambah kasihan masyarakat. Sekarang kalau sudah penyampaian nominatif harus berhenti dulu tidak usah di appraisal. "Kalau di appraisal nanti mereka mengharapkan." pintanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk JLLB sampai Sememi wes clear, sedangkan untuk Sememi ke Selatan yang belum, Sememi ke Selatan ada wilayah Citra landland juga ada, wilayah pengembang dan masyarakat yang sudah kita bebaskan juga masih banyak.
"Untuk sementara kita berhentikan dulu, kita selesaikan yang Utara dulu. Kalau Selatan kita buka lagi, kalau ngak uangnya kasihan masyarakat, makanya kita selesai kan itu dulu." ungkapnya.
Untuk progres JLLT saat ini, sementara masih di wilayah Nambangan sampai Lapangan Tembak, tapi baru bangun satu sisi, satu sisinya belum. Dan proses pembebasannya tinggal sedikit, rata-rata sudah konsiyasi dan sudah dititipkan ke pengadilan.
"Jadi yang masih menolak, setelah adanya konsinyasi harus mau. Karena selama ini sering digugat dan di PTUN percuma tetap menang. Karena itu untuk jalan umum bukan pribadi, dan sudah sesuai aturan undang undang." pungkasnya. (red)
Foto : Lilik Arijanto Kepala Dinas SDABM kota Surabaya.
Comments
Post a Comment