Skip to main content

Laporan APBD 2021, Adi Sutarwijono Apreasiasi Kinerja Eri Cahyadi-Armuji.

Mediabidik.com - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna  penyampaian penjelasan Wali Kota Surabaya atas rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Senin (20/06/2022)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, terkait realisasi PAD dan APBD baik itu belanja pegawai, jasa dan modal

"Berapa yang dianggarkan dan yang direalisasi sudah kita sampaikan disana (Rapat Paripurna red)," ujarnya usai rapat paripurna. 

Sehingga, kata mantan kepala Bappeko ini, pihaknya membutuhkan masukan dan koreksi dari DPRD Kota Surabaya

"Sehingga nanti ke depan kita melakukan bersama untuk kepentingan masyarakat," katanya. 

APBD anggaran tahun 2021, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, sebenarnya terfokus ke covid-19.

"Tapi insya Allah dengan terfokusnya di covid-19 pun, kenaikan ekonomi kita 8 sekian persen," terangnya. 

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku memang ada belanja (APBD) yang belum terpenuhi. 

"Karena PAD juga tidak terpenuhi, jadi enggak ada belanja (APBD red) yang  dicairkan kalau PAD tidak terpenuhi," katanya. 

Karena, menurut Wali Kota Eri Cahyadi Covid-19 kemarin sangat berdampak terhadap PAD kota Surabaya.

"Karena Surabaya adalah kota jasa ya," katanya. 

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, laporan Wali Kota memenuhi prosedur legal sesuai dengan undang-undang. 

"Dimana Wali Kota harus melaporkan kepada DPRD setelah tahun anggaran APBD (2021) berakhir," ujarnya

Adi yang Ketua DPC PDIP Surabaya menilai, capaian Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 sangat positif dan bagus.

"Saya memberi apresiasi positif pada kinerja Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemerihtah Kota Surabaya untuk tahun 2021. Dari sisi neraca keuangan dan juga ada surplus baik pada APBD kita," katanya. 

Meski demikian, kata Adi Sutarwijono disapa akrab Awi ini, merupakan modal dasar dalam pembangunan kota Surabaya tahun 2022.

"Ada SILPA APBD Tahun anggaran 2021  cukup baik sebesar Rp 824,424 miliar di LPJ APBD 2021," pungkasnya.  (red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more