Skip to main content

Komisi D Nilai Pemkot Gagal Dalam Pembinaan UMKM

Mediabidik.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santosa mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Walikota Eri Cahyadi telah gagal dalam pembinaan UMKM yang telah dilakukan sejak 2021 lalu. 

Hal ini diungkapkan berdasar pengamatannya terhadap permasalahan carut marut pengadaan dan pendistribusian perlengkapan sekolah untuk siswa siswi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

"Masalah seragam MBR, sebenarnya tahun 2022 harus clear dan tidak perlu lagi pengadaannya diserahkan kepada perusahaan perusahaan besar, " tegas politisi Partai NasDem ini kepada media ini, Senin (27/6/2022), di Kantor DPRD kota Surabaya. 

Hari mengakui, apabila memakai perusahaan besar, maka harga akan lebih murah, karena produksi dalam jumlah besar.  

"Justru disini pembinaannya, saya pikir kalau benar UMKM sudah disiapkan, saya yakin bisa bersaing dengan perusahaan besar, " terangnya. 

Yang menjadi masalah, apakah pembinaan UMKM ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak? 

"Saya melihat, ini sudah jauh dari harapan. Banyak sekali UMKM penjahit yang nganggur tidak ada kerjaan, " akunya. 

"Kalau mereka semua dilibatkan, saya pikir Surabaya mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat, "kata Hari. 

Yang dikuatirkan adalah, kuota UMKM ini dibatasi, kemudian diberikan kepada perusahaan perusahaan besar yang ditunjuk Pemkot Surabaya. 

Kalau hal ini dilakukan, berarti Pemkot sudah ingkar terhadap pencanangan UMKM sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di Surabaya. 

"Padahal, satu tahun ini UMKM sudah dibina sedemikian rupa, dan tentunya dengan anggaran yang tidak murah," sebutnya. 

Terkait anggaran untuk pembinaan UMKM, Hari Santosa juga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, agar bisa terserap dengan baik namun tidak sia-sia dalam ketercapaian tujuannya. 

Melihat carut marut ini, Hari sebagai lembaga pengawas juga melihat tidak ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga kerja, karena memang untuk produksi seragam adalah wewenang Dinas ketenagakerjaan. 

Diketahui, jumlah perlengkapan sekolah yang harus didistribusikan sebanyak 46 ribu siswa siswi MBR, dengan total anggaran lebih dari Rp21 miliar. 

Untuk ini, anggota Komisi D ini menyarankan agar Komisi D kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk melaporkan perkembangan pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah. 

"Di rapat terakhir dengan Komisi D, pihak pihak ini memang sudah menyatakan kesiapannya. Namun, sampai hari ini belum bisa dipertanggung jawabkan, "cetus Hari. 

"Sekali lagi saya berharap agar Komisi D memanggil pihak Dispendik, Disnaker, terlebih Bappeko sebagai koordinatornya. Agar semuanya bisa menyampaikan secara jujur ketidak mampuan ini titiknya ada dimana, sehingga sama sama bisa mengatasi, dan jangan sampai hanya janji janji tapi kenyataannya masyarakat umum tidak mendapatkan hak nya, "tegas Hari Santosa menutup pernyataannya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua