Skip to main content

Ini Penjelasan Irvan Wahyu Drajat Soal Polemik Perijinan SLF

Mediabidik.com - Banyaknya bangunan gedung bertingkat yang sudah berdiri dan beroperasi di kota Surabaya disinyalir tidak mengantongi ijin Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Berdasarkan data yang didapat ada sekitar 2.740 bangunan gedung yang wajib memiliki SLF, sedangkan 800 mendapat surat teguran dan 138 masih proses pengajuan. 

Karena masalah tersebut, menimbulkan pro kontra dikalangan dewan baik di Komisi C maupun Komisi A DPRD Surabaya sehingga merebak isu dugaan adanya oknum ASN dilingkungan Pemkot Surabaya menjadi calo sebagai konsultan SLF. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Irvan Wahyu Drajat mengatakan, kita tidak pernah memaksa mereka (pemilik gedung) untuk mengurus SLF ke salah satu konsultan yang ditunjuk Pemkot dan kita tidak pernah melakukan itu. 

"Pokoknya ada yang mau tanda tangan entah itu pemilik gedung atau managernya, masalahnya mereka tidak mau tanda tangan, mungkin karena tidak menguasai soal bangunan itu. Tidak harus konsultannya, yang bangun siapa sih, rekanan atau pemborong, dia suruh tanda tangan, selesai. Intinya harus ada yang bertanggung jawab bila ada sesuatu dikemudian hari." terang Irvan kepada BIDIK, Selasa (28/6/2022). 

Irvan menegaskan, Kita tidak pernah menyarankan pemilik gedung atau menunjuk salah satu konsultan untuk pengurusan SLF. 

"Ngak pernah dan ngak ada, ada ta klausul harus menunjuk konsultan. Isu dari mana itu. " tegasnya. 

Berita diawal dihadapan dewan, tidak harus konsultan, pemilik atau managernya kalau mau tanda tangan ngak papa. 

"Misalnya bangunan ini sudah memenuhi syarat pemadam kebakaran, bangunan ini memenuhi syarat konstruksinya, dan mereka mau tanda tangan tidak masalah." pungkasnya. 

Irvan menambahkan, untuk saat ini bangunan yang wajib memiliki SLF sekitar 2.740, yang masih proses pengajuan ada 138. Dan yang sudah kita tegur sampai hari ini sekitar 800. "Kita desk setiap hari dikantor untuk upaya percepatan." imbuhnya. 

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Dra. EC. Hj. Pertiwi Ayu Krishna, menyoroti permasalahan tersebut. Menurutnya, dari 3.000 gedung yang ada, sampai saat ini yang belum mengurus SLF ada 2.700 gedung. 

Untuk itu Pertiwi Ayu Krishna menyarankan agar jangan sampai diurus oleh satu konsultan saja. Karena imbasnya akan lama waktunya. Sebab setiap gedung itu berbeda permasalahannya dan jangan sampai ada yang mengarahkan hanya pada satu nama. 

"Jangan sampai juga ada akhirnya yang di acc, hanya penunjukan pada seseorang dalam tanda kutip sebenarnya kita sudah tahu 'pemainnya' siapa!. Hal itu tidak dibenarkan," ujar legislator yang akrab disapa Ayu ini, Senin (27/6/2022)

Ketua Komisi A ini menyampaikan akan mengkritisi betul, kalau memang orang tersebut yang melakukan itu. Ayu menyampaikan bahwa pihaknya sudah betul-betul membantu pemerintah kota dalam masukan APBD. Namun ternyata disana justru diarahkan untuk bermain.

"Nah disini kami akan kritisi lebih tajam lagi," tegas Ayu

Dia menyebutkan bahwa di Kota Surabaya itu banyak konsultan - konsultan yang  pintar. Misalnya konsultan dari ITS. 

"Saya saja mengantongi beberapa nama konsultan dari ITS yang sudah tersertivikasi bahwa dia betul-betul ahlinya tentang SLF. Baik mereka yang berada di Gresik, Pasuruan dan sebagainya. Artinya bukan hanya satu orang itu yang dipaksakan ditunjuk sebagai yang ngurus SLF, yang pada akhirnya lambat. Sedangkan kita dewan itu sudah benar-benar  membantu pemerintah kota supaya cepat. Percepatan itu seperti apa, saya tidak mau juga sampai ada yang bermain di belakang kita," papar Ayu.

Politisi asal Fraksi Partai Golkar ini kembali mengingatkan bahwa dewan ini punya fungsi pengawasan, tapi tidak mempersulit pengusaha dan mempermudah bagaimana caranya memperoleh perijinan tersebut. 

"Solusinya jangan hanya ditunjuk satu orang konsultan saja, supaya cepat prosesnya," tutup Pertiwi Ayu Krishna. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua