Skip to main content

Indrawati : Lucy Kurniasari Icon Partai Demokrat di Surabaya

Mediabidik.com - Anggota DPR RI Lucy Kurniasari sangat layak memimpin DPC Partai Demokrat Kota Surabaya periode 2022 - 2027.

Dukungan itu ditegaskan oleh Indrawati Sukadis, Ketua Umum Majelis Taklim Ani Yudhoyono, Senin, 13/6/22.

"Lucy itu sudah saya kenal sejak 2004 dan ia kader militan di DPP yang ditugaskan untuk turun gunung melakukan konsolidasi di DPC Partai Demokrat Kota Surabaya," jelas Indrawati.

Indrawati menjamin kinerja Lucy sangat baik. Hal itu diketahuinya karena selama 10 tahun bersama Lucy di DPP dan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Ketika di DPP, jelasnya, Lucy selalu aktif bekerjasama dalam kegiatan penting sebagai koordinator bidang protokol. Lucy juga aktif pada Kongres ke V Partai Demokrat yang secara sah  dan aklamasi menghasilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.

"DPC partai Demokrat Kota Surabaya yang dipimpin Lucy juga terbukti 100 persen tegak lurus mendukung AHY hasil Kongres V dan bebas dari gerakan begal politik yang dimotori Moeldoko.

Karena itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, partai membutuhkan Lucy sebagai icon, termasuk di Surabaya. "Kita juga harus bangga karena sebagai anggota DPR RI ia mau turun ke bawah memegang pucuk pimpinan di DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.

Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini menegaskan, dengan bekal tiga periode menjabat anggota DPR RI, Lucy sudah terbukti mengakar di Surabaya. Lucy tentunya sangat diterima di internal dan eksternal DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.

"Saya percaya, Lucy melalui berbagai program kemitraannya akan bermanfaat bagi partai dan warga Surabaya. Untuk itu, DPC Partai Demokrat Kota Surabaya idealnya dipimpin Lucy," tutup mantan anggota DPR RI ini. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...