Pasalnya, jika perekonomian Kota Surabaya sampai stag, maka dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat.
"Kami berharap perekonomian Kota Surabaya jangan sampai feat, tetap harus berjalan seperti biasa namun tetap mematuhi protokol kesehatan."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (13/05/20).
Ia menjelaskan, jika mobilitas ekonomi Kota Surabaya sampai stagnan tidak bergerak sama sekali, efeknya banyak warga yang butuh bantuan dari Pemkot Surabaya selama PSBB. Dampak sosialnya, muncul pendaftar-pendaftar penerima bantuan sosial yang saat ini masih semrawut soal data MBR.
"Problemnya, apakah Pemkot Surabaya sanggup terus menerus memberikan bantuan sosial kepada warganya, apakah anggaran kita bisa mengcover semua, meski ada bantuan dari pihak luar."tegasnya.
Dirinya sepakat dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo dimana kita harus berdamai hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya, aktifitas perekonomian tetap berjalan normal dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, sehingga roda ekonomi tidak sampai lumpuh.
"Jika sampai lumpuh, fatal akibatnya bagi kehidupan perekonomian rakyat." jelasnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, saat ini ada trend orang tiba-tiba jatuh miskin akibat roda perekonomian, eksistensi bisnis, perdagangan dan jasa tidak berjalan.
Untuk itu, Komisi B mendorong kepada Pemkot Surabaya agar aktifitas semua sektor ekonomi tetap jalan seperti biasa, mau itu ada PSBB atau tidak yang penting perekonomian tetap berjalan normal. Itu artinya pasar-pasar tetap dibiarkan beroperasi, sehingga ekonomi warga tetap hidup.
"Jadi wajar jika banyak warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima MBR, akibat tidak ada income yang masuk karena roda perekonomian alami stagnasi ."ungkapnya.(pan)
Foto : Mahfudz Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya.