Komisi C Desak Pemkot Gunakan Kantor Kecamatan Untuk Tempat Isolasi

Mediabidik.com – Ditengah overloadnya ruang isolasi untuk penanganan pasien Covid-19, Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya bisa memaksimalkan gedung aset Pemkot yang ada, untuk dijadikan tambahan ruang isolasi.

Anggota Komisi C, Abdul Ghoni Muklas Ni'Am S.Pdi mengatakan, terkait overloadnya ruang isolasi yang ada di Surabaya, dirinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk mencari solusi tersebut.

Namun, kata Cak Ghoni sapaan akrab Abdul Ghoni, saat mendesak seperti ini sebaiknya kantor Kecamatan bisa digunakan untuk ruang isolasi, agar penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya dapat berjalan cepat.

"Kantor Kecamatan bisa digunakan untuk penambahan ruang isolasi."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Selasa (05/05/20).

Ia menjelaskan, saat PSBB sekarang ini memang diperlukan adanya kerjasama semua pihak, agar penanganan Covid-19 di Surabaya ini segera berakhir, termasuk problem keterbatasan ruang isolasi.

Untuk itu, kata politisi PDIP Kota Surabaya ini, agar lebih efisiensi anggaran penanganan Covid-19, sebaiknya gedung-gedung milik aset Pemkot Surabaya bisa diberdayakan untuk penambahan ruang isolasi. "Jika terpaksa, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah."tegasnya.

Disisi lain, kata Cak Ghoni, soal penerapan PSBB, dirinya melihat kurangnya sosialisasi secara massif yang dilakukan Pemkot Surabaya, sehingga masih saja masyarakat berkeliaran di luar rumah saat level PSBB sudah dalam penindakan.

"Buktinya, masih banyak warga yang terjaring operasi penindakan PSBB."ungkapnya.(pan)

Foto : Abdul Ghoni anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog