Komisi C Desak Pemkot Gunakan Kantor Kecamatan Untuk Tempat Isolasi

Mediabidik.com – Ditengah overloadnya ruang isolasi untuk penanganan pasien Covid-19, Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya bisa memaksimalkan gedung aset Pemkot yang ada, untuk dijadikan tambahan ruang isolasi.

Anggota Komisi C, Abdul Ghoni Muklas Ni'Am S.Pdi mengatakan, terkait overloadnya ruang isolasi yang ada di Surabaya, dirinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk mencari solusi tersebut.

Namun, kata Cak Ghoni sapaan akrab Abdul Ghoni, saat mendesak seperti ini sebaiknya kantor Kecamatan bisa digunakan untuk ruang isolasi, agar penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya dapat berjalan cepat.

"Kantor Kecamatan bisa digunakan untuk penambahan ruang isolasi."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Selasa (05/05/20).

Ia menjelaskan, saat PSBB sekarang ini memang diperlukan adanya kerjasama semua pihak, agar penanganan Covid-19 di Surabaya ini segera berakhir, termasuk problem keterbatasan ruang isolasi.

Untuk itu, kata politisi PDIP Kota Surabaya ini, agar lebih efisiensi anggaran penanganan Covid-19, sebaiknya gedung-gedung milik aset Pemkot Surabaya bisa diberdayakan untuk penambahan ruang isolasi. "Jika terpaksa, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah."tegasnya.

Disisi lain, kata Cak Ghoni, soal penerapan PSBB, dirinya melihat kurangnya sosialisasi secara massif yang dilakukan Pemkot Surabaya, sehingga masih saja masyarakat berkeliaran di luar rumah saat level PSBB sudah dalam penindakan.

"Buktinya, masih banyak warga yang terjaring operasi penindakan PSBB."ungkapnya.(pan)

Foto : Abdul Ghoni anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog