Ads (728x90)

Mediabidik.com - Bapak Arif AN  Yth, 
Cerdas dan cepat pernyataan sikap Bapak Arif AN yang mengatasnamakan MCCC Surabaya dalam mengkritisi elite politik agar tidak membuat "gaduh" saat rakyat menghadapi pandemi dengan wacana pembentukan pansus covid-19 di DPRD Surabaya.

Benarkan sebenarnya membuat gaduh?

Tahukah bapak, saudara kita dari komunitas tunanetra yang belum menerima bantuan seperti yang dijanjikan Pemkot karena mereka sudah tidak bisa kerja lagi?

Atau kawan kita di beberapa RT/RW yang belum bisa membagi beras atau kebutuhan pokok karena yang diterima hanya bisa cukup untuk 100 orang, padahal jumah terdampak coronavirus di wilayahnya lebih dari 400 orang?

Masih banyak cerita seperti itu yang terus kami terima. Jeritan rakyat yang memilukan itu membuat kami tak bisa berdiam diri. Kami ini anggota legislatif dipilih rakyat.

Tak pantas kami berdiam diri melihat jeritan rakyat itu tak sampai ke pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Justru Pemkot selama ini hanya melakukan kerja-kerja pencitraan.

Pantaskah perjuangan kami itu dianggap bikin gaduh?. Bapak Arif AN tahu kah sahabat-sahabat kita di puskesmas yang kerja siang malam tanpa lelah seakan dipinggirkan. Bahkan di salahkan dan bukan dilindungi ketika ada peristiwa cluster Sampoerna. Apakah mereka layak dikambinghitamkan, sementara mereka tidak dibekali sarana yang memadai?

Apakah kerja kami mengawal eksekutif yang diamatkan undang-undang layak disebut bikin gaduh?

Saat teleconference Walikota, kami DPRD telah menyampaikan perlunya segera pesan rapid test dan APD. Sudah satu bulan dari acara itu tapi semuanya belum sampai?

Sementara orang swasta yang tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan  sudah bisa siapkan tidak lebih dari seminggu.  Padahal  mestinya tahu kebutuhan sarana medis tersebut menjadi sangat penting di situasi darurat ini.

Saat komisi-komisi DPRD  hearing bersama para OPD, menanyakan  roadmap kegiatan sesuai panduan gugus tugas, dan meminta data yang riil tentang porsi anggaran untk kesiapan penanganan covid, juga data yang terdampak, tidak diberikan. Ini mengindikasikan sebenarnya pemkot memang belum punya roadmap yang jelas. Kalau itu yang terjadi, artinya mereka seperti kerja dengan peta buta. Kami ingin menanyakan itu kok Bspak sebut kami bikin gaduh?

Siapa yang sebenarnya membuat gaduh?. Pak Arif AN mungkin ingat dengan sinetron Pemkot episode "penyemprotan disinfektan dengan drone"?

Mungkin Pak Arif AN termasuk yang kagum dengan itu. Tapi sadarkan bapak seberapa efektif penyemprotan dengan cara aneh itu? Yang tidak dilakukan negara-negara maju?

Entah kemana drone itu kini. Yang terus bermunculan justru kabar rakyat kita jadi korban penyemprotan disinfektan yang disemprotkan oleh petugas pemadam kebakaran. Ada yang matanya luka parah, ada yang kulitnya melepuh.

Kami sudah lama menanyakan perihal kandungan disinfektan itu. Tapi juga tak kunjung dijawab dengan clear. Apakah kita mempermasalahkan itu bapak anggap bikin gaduh? Apakah kami anggota DPRD lebih baik diam saja sambil menahan perih melihat rakyat jadi korban? Ya korban corona, ya korban penanganan corona yang serampangan.

Sebenarnya yang bikin gaduh kami, atau pernyataan bapak yang terkesan jadi endorser Pemkot?

Pak Arif AN, sebenarnya siapa yang bikin gaduh. Siapa yang bersikap tidak berdasarkan data dan fakta? 

Bapak Arif AN tahu tidak grafik penyebaran covid-19 yang terus meningkat dan banyak memakan korban?

Semua kelurahan sudah menjadi zona merah dan tertinggi di Jatim,  bahkan  tingkat kematian di Surabaya tertinggi (12,8 persen), melamapaui angka Nasional ( 7,4 ). Bahkan secara global (6,9). Ingat Pak, Surabaya telah menyumbang 60,6 persen tingkat kematian di Jatim.

Kecemasan, kekhawatiran, menghantui kehidupan sosial masyarakat. Mereka bingung harus mengadu pada siapa. Salahkah rakyat mengadu ke kami, lantas kami bergerak dan itu Bapak anggap bikin gaduh? Ini bulan Ramadan Pak Arif AN. Ucapan Bapak itu tentu sangat menyakitkan jajaran anggota DPRD Surabaya yang berusaha bekerja untuk rakyat, tapi disebut bikin gaduh.

Bapak Arif AN  yang dirahmati Allah, Andai Bapak memiliki  sahabat yang terdampak corona, bagaimana harus membantu mereka yang berharap dibantu Pemkot? Mereka-mereka ini adalah pembayar retribusi atau pajak loh.

Andai bapak memiliki keluarga yang menjadi anggota DPRD,  atau mungkin menegang jabatan penting di DPRD,  bagaimana  menyuarakan aspirasi konstituen yang setiap hari berharap wakil rakyat yang telah dipilih bisa mengatasi pandemi covid-19 ini? Pandemi ini terus menggerus kehidupan sosial mereka. Bahkan untuk sekedar membeli pulsa pun sudah tidak sanggup lagi. Padahal semuanya kini serba online. Sekolah anak-anak mereka pun digelar online.

Bapak Arif AN yang mulia, MCCC salah satu instrumen perjuangan Muhammadiyah yang sangat luhur dalam mengatasi masalah umat. Termasuk dalam mengatasi covid -19 ini.

Kami tahu dan sangat paham Muhammadiyah selama ini bekerja dengan hati yang tulus , kerja yang kongkret dan berkualitas, sebagaimana pesan yang selama ini disampaikan Ketum PP Muhammadiyah Bapak Haedar.

Beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Kiprahnya didukung kinerja, data, dan sistem teknologi informasi yang bagus dengan dukungan Pusat Syiar Digital Muhammadiyah (PSDM) yang menyangga.

Tidak kurang dari 65 Rumah sakit Muhamadiyah dan Aisiyah di seluruh Indonesia selama ini telah memberikan kontribusi riil.

Selama ini Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi pada masalah bangsa, sehingga sangat disayangkan jika eksistensi MCCC harus memasuki ranah politik seperti ini. Ingat, pernyataan bapak itu membawa nama MCCC. Ada nama Muhammadiyah yang luhur di sana.

Tolong, biarlah DPRD dengan tupoksinya berbuat sesuatu. Toh tak mengganggu siapapun. Tidak mengganggu rakyat. Justru yang merasa DPRD membuat gaduh adalah mereka yang merasa terusik karena ketidakberesannya terus disorot DPRD.

Jika DPRD bersalah, biarlah rakyat yang mengadili, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Ingat Pak Arif AN, permohonan membuat pansus itu tak melanggar aturan apapun loh. Dan bukan hanya Surabaya,  daerah lain seperti Pasuruanpun juga ada pansus, toh tidak ada yang aneh dan justru busa saling menguatkab, Jadi heran sebenarnya kami melihat Bapak mengatakan membuat gaduh.

Mari kita saling bergandeng tangan, kami siap berkolaborasi dengan siapapun. Atas dengan satu tujuan: untuk rakyat!

Kami tentu berharap MCCC  bisa hadir secara langsung di tengah masyarakat yang lebih membutuhkan, daripada berpolemik dengan DPRD, apalagi jika pernyataan tersebut hanya sebuah titipan.

Niat baik, cara yang benar, tujuan yang jelas, menjadi kunci utama berhasilnya percepatan penanganan covid-19 ini. Jangan sampai "Gagal Faham" atau "Hanya Sekedar Memahami Sebuah Titipan".(red) 

Foto : Imam Syafii Anggota Komisi A DPRD Surabaya. 

Post a comment