Skip to main content

Ketua DPC Gerindra : Pansus Covid-19 Untuk Kemaslahatan

Mediabidik.com - Usulan Fraksi Golkar, PKB, Gerindra, PAN-PPP, Demokrat-Nasdem, membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal percepatan penanganan covid-19 tidak perlu ditakuti dan di persepsikan berlebihan oleh Ketua Dewan apalagi untuk nuansa kepentingan politik.

Sutadi, mantan anggota DPRD Surabaya, menuturkan, semua hanya perlu disikapi proporsional saja. "Sesuai prosedur sebagaimana mestinya dan mengacu pada Tatib DPRD. Sehingga tidak perlu ada polemik. Ingat, rakyat kita membutuhkan keputusan dan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Bukan menanti polemik-polemik yang tidak perlu," ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini. 

Sutadi menuturkan, saat ini semua memang harus memberikan peran sesuai tupoksi masing-masing. Sebab, pandemi Covid-19 ini adalah masalah kita bersama, apapun pilihan politiknya.

"Pandemi ini adalah masalah kemanusiaan yang serius dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi, perlu penanganan yang cepat, tepat, dan terukur. Bukan panggung pencitraan. Ibarat sebuah kendaraan, kondisi kota kita ini sekarang berada di jalan yang sudah miring. Bisa masuk jurang jika tidak diambil langkah penyelematan," tegasnya. 

Sutadi menegaskan, tugas dewan adalah memberikan kontribusi kongkret agar kendaraan itu tidak masuk jurang. Apa yang dilakukan dewan sebenarnya sesuai dengan segala peraturan yang ada, dan melihat hasil dari semua yang sudah dilakukan DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya.  

"Kami risau melihat penanganan Covid-19 ini, karena Kami tidak melihat hasil yang on the track dari Rapat teleconference dengan walikota, hearing  komisi dengan OPD, Rapat Banggar - Tim Anggaran Pemkot. Dari semua itu kita menilai proses refokussing - realokasi anggaran sampai penjabaran anggaran yang tidak transparan. Selain itu, postur anggaran juga tidak menunjukkan pola penanganan preventif-kuratif serta dampak sosialnya dengan benar dan akuntabel," ungkapnya.

Sutadi menambahkan, semuanya memberikan indikasi bahwa Pemkot tidak punya roadmap yang jelas untuk percepatan penanganan covid -19. Dan tentu ini membahayakan banyak pihak, apalagi jika dilihat grafik peningkatan jumlah penderita yang sangat tajam. "Ingat, Surabaya menempati ranking tertinggi di Jatim," katanya.

Sutadi menuturkan Ini kewajiban moral kita pada rakyat dan tanggung jawab yuridis pada institusi kelembagaan sebagai fungsi kontrol.

"Pandemi covid-19 ini adalah sangat darurat. Maka regulasi apapun dari pusat juga sangat darurat. Berbagai aturan baru yang sudah dikeluarkan menunjukkan betapa seriusnya masalah covid -19 ini," ujarnya. 

Mantan asisten 2 pemkot Surabaya ini menuturkan, pihaknya melihat Pemkot hanya  mengunakan cara-cara yang normatif biasa saja. Bahkan terkesan semuanya dibuat hanya untuk mengemas sebuah citra. Itu terbukti dari berbagai kebijakan yang dibuat nyatanya tidak membuahkan hasil. Bahkan bertentangan dengan anjuran otoritas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya WHO.

"Bahkan, yang lebih parah malah berdampak negatif pada masyarakat. Misalnya saja mulai adanya beberapa warga yang terdampak penyemprotan cairan desinfektan, yang bahannya kita sendiri tidak tahu dengan jelas," ujarnya.

Sutadi mengatakan, jika kebijakan-kebijakan pemkot membuahkan hasil, tentu tidak perlu pansus. Justru kondisi luar biasa extra ordinary ini lah maka ADEKSI  pun juga memberikan rekomendasi adanya Pansus Covid-19.

"Bagaimana dengan peran komisi? Semua berjalan saling melengkapi, dan bisa berperan saling menguatkan. Tidak over lapping, karena Pansus sesungguhnya juga dijamin pembentukannya oleh Tatib dan menjadi alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap," tuturnya.

Sutadi mengatakan, pansus bisa lebih fleksibel karena bisa bergerak cepat tidak sekedar lintas komisi, tapi juga dengan pihak swasta atau pihak ke tiga yang terkait dengan pandemi Covid-19.

"Jadi dibuat nyaman dan rasional saja. Toh pansus jika sudah selesai meluruskan yang bengkok, bisa langsung diakhiri dengan rekomendasi solusi percepatan penanganan Covid-19. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, yang jelas jika Covid-19 tidak selesai maka semua akan terjatuh. Jadi tunggu apa lagi? Apakah tunggu masyarakat kita makin banyak jadi korban?," tutupnya.(pan)

Foto : BF Sutadi Ketua DPC Gerindra Surabaya 

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar...

KPU Launching MASKOT, MARS, dan JINGLE Pilwali Surabaya 2024

SURABAYAIMediabidik.Com – Dalam acara pengenalan maskot, Mars dan Jingle Pilwali Surabaya 2024, Nursyamsi Ketua KPU Kota Surabaya menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga atas kehadiran seluruh awak media. Namun, sebelumnya Nursyamsi juga sekaligus meminta maaf jika ada yang tidak pas dalam pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seluruh anggota komisioner KPU. "Karena tanpa peran media, tentu tidak afdol karena berkaitan dengan agenda sosialisasi," ucapnya. Selasa (11/06/2024) Soeprayitno komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, mengatakan bahwa sebelumnya, partisipasi pemilih naik tipis (1 persen) yakni berada diangka 53 persen. Maka di Pilwali Surabaya  2024, pihaknya berharap bisa menyentuh angka 75 persen. "Nah ini mustahil bisa tercapai jika tidak dibantu oleh kawan kawan media. Karena media tidak hanya sebagai penyampai pesan, namun sekaligus sebagai penjaga demokrasi," ucap Nano. Acara menghadirkan dua narasumber yakni Wa...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...