Sutadi, mantan anggota DPRD Surabaya, menuturkan, semua hanya perlu disikapi proporsional saja. "Sesuai prosedur sebagaimana mestinya dan mengacu pada Tatib DPRD. Sehingga tidak perlu ada polemik. Ingat, rakyat kita membutuhkan keputusan dan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Bukan menanti polemik-polemik yang tidak perlu," ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini.
Sutadi menuturkan, saat ini semua memang harus memberikan peran sesuai tupoksi masing-masing. Sebab, pandemi Covid-19 ini adalah masalah kita bersama, apapun pilihan politiknya.
"Pandemi ini adalah masalah kemanusiaan yang serius dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi, perlu penanganan yang cepat, tepat, dan terukur. Bukan panggung pencitraan. Ibarat sebuah kendaraan, kondisi kota kita ini sekarang berada di jalan yang sudah miring. Bisa masuk jurang jika tidak diambil langkah penyelematan," tegasnya.
Sutadi menegaskan, tugas dewan adalah memberikan kontribusi kongkret agar kendaraan itu tidak masuk jurang. Apa yang dilakukan dewan sebenarnya sesuai dengan segala peraturan yang ada, dan melihat hasil dari semua yang sudah dilakukan DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya.
"Kami risau melihat penanganan Covid-19 ini, karena Kami tidak melihat hasil yang on the track dari Rapat teleconference dengan walikota, hearing komisi dengan OPD, Rapat Banggar - Tim Anggaran Pemkot. Dari semua itu kita menilai proses refokussing - realokasi anggaran sampai penjabaran anggaran yang tidak transparan. Selain itu, postur anggaran juga tidak menunjukkan pola penanganan preventif-kuratif serta dampak sosialnya dengan benar dan akuntabel," ungkapnya.
Sutadi menambahkan, semuanya memberikan indikasi bahwa Pemkot tidak punya roadmap yang jelas untuk percepatan penanganan covid -19. Dan tentu ini membahayakan banyak pihak, apalagi jika dilihat grafik peningkatan jumlah penderita yang sangat tajam. "Ingat, Surabaya menempati ranking tertinggi di Jatim," katanya.
Sutadi menuturkan Ini kewajiban moral kita pada rakyat dan tanggung jawab yuridis pada institusi kelembagaan sebagai fungsi kontrol.
"Pandemi covid-19 ini adalah sangat darurat. Maka regulasi apapun dari pusat juga sangat darurat. Berbagai aturan baru yang sudah dikeluarkan menunjukkan betapa seriusnya masalah covid -19 ini," ujarnya.
Mantan asisten 2 pemkot Surabaya ini menuturkan, pihaknya melihat Pemkot hanya mengunakan cara-cara yang normatif biasa saja. Bahkan terkesan semuanya dibuat hanya untuk mengemas sebuah citra. Itu terbukti dari berbagai kebijakan yang dibuat nyatanya tidak membuahkan hasil. Bahkan bertentangan dengan anjuran otoritas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya WHO.
"Bahkan, yang lebih parah malah berdampak negatif pada masyarakat. Misalnya saja mulai adanya beberapa warga yang terdampak penyemprotan cairan desinfektan, yang bahannya kita sendiri tidak tahu dengan jelas," ujarnya.
Sutadi mengatakan, jika kebijakan-kebijakan pemkot membuahkan hasil, tentu tidak perlu pansus. Justru kondisi luar biasa extra ordinary ini lah maka ADEKSI pun juga memberikan rekomendasi adanya Pansus Covid-19.
"Bagaimana dengan peran komisi? Semua berjalan saling melengkapi, dan bisa berperan saling menguatkan. Tidak over lapping, karena Pansus sesungguhnya juga dijamin pembentukannya oleh Tatib dan menjadi alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap," tuturnya.
Sutadi mengatakan, pansus bisa lebih fleksibel karena bisa bergerak cepat tidak sekedar lintas komisi, tapi juga dengan pihak swasta atau pihak ke tiga yang terkait dengan pandemi Covid-19.
"Jadi dibuat nyaman dan rasional saja. Toh pansus jika sudah selesai meluruskan yang bengkok, bisa langsung diakhiri dengan rekomendasi solusi percepatan penanganan Covid-19. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, yang jelas jika Covid-19 tidak selesai maka semua akan terjatuh. Jadi tunggu apa lagi? Apakah tunggu masyarakat kita makin banyak jadi korban?," tutupnya.(pan)
Foto : BF Sutadi Ketua DPC Gerindra Surabaya
Foto : BF Sutadi Ketua DPC Gerindra Surabaya
Comments
Post a Comment