"Lapor Dewan" Solusi Bagi Warga Surabaya Terdampak Covid-19

Mediabidik.com - Sejumlah anggota DPRD Surabaya, sepakat membentuk kanal aduan yang diberi nama Lapor Dewan ditengah usulan pembentukan pansus Covid-19 yang masih samar.

Koordinator Lapor Dewan M.Mahmud berharap kanal ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami persoalan pandemi Covid-19. Mulai dari pencegahan penyebaran Covid-19, hingga masalah penyaluran bantuan dampak pandemi.

"Anggotanya ada 9 orang legislator lintas fraksi dan lintas komisi" jelas mantan Ketua DPRD Surabaya itu pada, Senin (11/05/2020)

Sementara itu anggota Komisi A Camelia Habibah menambahkan alasan atas inisiatif pembentukan Lapor Dewan.

"Kami ini menanggapi karena surat dari 5 fraksi kepada Ketua DPRD untuk pembentukan pansus Covid-19 harus melalui mekanisme badan musyawarah (banmus) belum ada progress yang cepat, sementara masyarakat menunggu gerak cepat anggota dewan" terangnya.

Habibah menambahkan Lapor Dewan bisa diakses oleh masyarakat melalui berbagai media sosial mulai dari aplikasi masangger whatsup (WA), Facebook, twiter maupun website.

Sedangkan anggota Komisi A lainnya Imam Syafi'i mengatakan alasan pembentukan "Lapor Dewan" salah satunya karena kerja komisi yang belum efektif.

"Justru ini bisa melengkapi peran komisi, karena saya ini juga berbaju komisi. Sampai sekarang komisi masih belum efektif saat rapat daring dengan OPD Pemkot. Siapa tahu cara ini lebih efektif. Daripada duduk menjadwalkan rapat, kan lebih baik turun langsung kelapangan" pungkasnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog