Dari 38 Kabupaten kota, Hanya Surabaya Belum Selesaikan Rekapitulasi

SURABAYA (Mediabidik) - KPU Provinsi Jawa Timur mulai hari ini, Minggu (5/4) melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019. Ketua Komisioner KPU Jawa Timur, Choirul Anam, menyampaikan, dari 38 kabupaten kota, hanya kota Surabaya yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi. Proses rekapitulasi dilaksanakan di Hotel Singgasana, mulai 5 – 9 Mei.

"Selama 5 hari kita melaksanakan proses penghitungan suara Pemilu," terangnya, Minggu (5/5).

Sesuai agenda, hari ini KPU Jawa Tiur melakukan rekapitulasi penghitungan suara di 7 kabupaten kota, diantaranya : Pasuruan, Madiun, Probolinggo, Blitar, dan Kediri. KPU merencanakan setiap hari merekap hasil pemilu 8 kabupaten kota.

"Kalau bisa ditambah akan kita tambah," jelasnya.

Choirul Anam menegaskan, jika penghitungan bisa dipercepat sehingga pelaksanaann penghitungan selesai lebih awal akan lebih baik. Namun menurutnya proses penghitungan tetap dilaksanakan dengan teliti.

"Makanya kita undang saksi dari Parpol, DPD dan perwakilan paslon," sebutnya.

Pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2019 berlandaskan pada PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketua Komisioner KPU Jatim menyampaikan, setelah proses penghitungan di KPU Jatim selesai akan dilanjutkan dengan penghitungan tingkat nasional.

"Harapan Kami (rekapitulasi) di Provinsi berjalan lancar, aman dan kondusif," harapnya.

Proses rekapitulasi di KPU Jatim merupakan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog